BPH Migas Usul Dana Iuran Rp 1 Triliun Dipakai Dukung BBM Satu Harga
Meski begitu sebenarnya saat ini ada 160 kabupaten/kota di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), yang masih perlu bantuan infrastruktur BBM satu harga. "Sementara Pertamina baru bangun di 50 titik saja sudah ‘ngos-ngosan’ nombok Rp 300 miliar," kata dia.
(Baca: Laba Pertamina Semester I Anjlok 24% Akibat Penjualan Premium)
Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar pernah mengatakan Pertamina harus menambahkan biaya operasi agar BBM satu harga bisa menjangkau pelosok. Dari hasil hitungannya, untuk 21 titik saja Pertamina harus merogoh biaya hingga Rp 300 miliar. Alhasil, dengan 150 titik hingga 2019, ia menaksir pengeluaran yang harus diemban Pertamina mencapai Rp 3 triliun.
Di sisi lain, Fanshurullah mengatakan BPH migas memiliki ide melegalkan para pengecer BBM yang sudah ada saat ini sebagai jembatan agar program BBM satu harga semakin masif dan terjangkau di masyarakat terpencil. Apalagi keberadaan pengecer BBM sulit dibendung di masyarakat.
Ia mencontohkan nantinya di daerah 3T akan ada satu SPBU besar berdiri, berfungsi sebagai pusat BBM. Nantinya, di setiap 5 km dari SPBU, akan dibuatkan sub-sub penyalur.
(Baca: Pemerintah Akan Wajibkan Pertamina Jual Premium di Seluruh SPBU)
Namun demikian BPH migas tetap memantau agar pengecer BBM tersebut tetap menjual BBM secara satu harga. "Dia harus menjual satu harga. Tak boleh ambil untung. BPH migas akan atur marginnya," kata dia.
