“Transparansi Harus Jadi Prioritas”
Lalu, apa dampak transparansi bagi industri dan iklim investasi?
Investor akan datang bila mereka melihat suasana yang transparan. Transparan ini termasuk kejelasan dalam pemberian izin, dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pemerintah. Kejelasan-kejelasan itu diungkap secara transparan melalui ikutnya Indonesia dalam program EITI. Jadi komitmen untuk transparan sudah terbentuk.
Dan bagaimana Anda melihat pelaksanaan komitmen tersebut?
Sebenarnya sudah ada peraturan presiden yang mengatur, hanya saya sanksinya tidak ada. Pada zaman Sri Mulyani hingga Hatta Rajasa menjadi Menko Perekonomian, proses transparansi masih berjalan. Namun mulai mundur ketika ada pergantian pemerintahan (2014-red). Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini dianggap bukan prioritas.
Anda menilai pemerintah tidak serius melaksanakan komitmen EITI?
Dalam dua sampai tiga tahun terakhir bisa dibilang begitu. Begini, kita berangkat dari peraturan presiden yang masih berlaku saja. Kalau kalangan pemerintah sendiri tidak menaati, bagaimana kita mau menyuruh pelaku usaha? Kalau memang tidak mau, perpresnya dicabut saja sekalian. Kita dulu menciptakan perpres itu tidak asal-asalan, tapi dengan pertimbangan yang melewati proses diskusi panjang dan melibatkan berbagai pihak.
Apakah kendurnya komitmen pemerintah karena anjloknya harga (baru bara dan minyak) dalam tiga tahun terakhir?
Betul, itu juga faktor lain yang membuat pemerintah dan pengusaha tidak semangat. Tapi sebenarnya bukan halangan. Walaupun harga turun, royalti tetap harus dibayarkan. Pajak tetap harus disetor walaupun perusahaan rugi. Jadi, sebenarnya harga komoditas tidak menghilangkan kepentingan transparansi.
Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali mendorong inisiatif transparansi tersebut?
Harus ada penyadaran melalui sosialisasi, terutama di jajaran menteri koordinator dulu. Dari situlah sosialisasi akan berlanjut ke daerah, yaitu ke bupati dan gubernur. Banyak kepala daerah yang menganggap transparansi bukan prioritas, bahkan dirasa sebagai gangguan karena menghalangi kesenangan mereka melakukan pelanggaran.
Apakah perlu pelibatan lembaga negara yang memiliki otoritas penegakan hukum?
Hal yang bagus jika tanggung jawab mendorong transparansi dipindah dari Kemenko Perekonomian ke KPK. Tapi sebenarnya KPK juga sudah memberi perhatian ke sektor migas dan minerba.
