Jonan Terbitkan Aturan Harga Jual Gas Suar
Jika hanya satu calon maka akan ditunjuk langsung. Sementara bila tidak ada yang berminat atau tidak terdapat penawaran yang memenuhi harga sesuai formula, Menteri dapat menugaskan lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta Nasional yang memiliki kemampuan.
Namun, lembaga pemerintah dapat mengajukan permohonan pembelian gas suar secara langsung kepada Menteri. Permohonan itu ditembuskan kepada Kepala SKK Migas. (Baca: Aturan Terbit, PLN Bisa Impor Gas Bumi untuk Pembangkit)
Setelah itu, pembeli gas suar diberikan alokasi oleh Menteri. Titik serahnya ditentukan di titik yang berada pada pipa penyalur gas sehingga tidak ada lagi fasilitas pemrosesan gas dan sebelum masuk ke cerobong tetap (stationary stack).
Pembeli gas suar dalam jangka waktu maksimal tiga bulan wajib memulai proses kegiatan pemanfaatannya. Selanjutnya, satu tahun sejak proses kegiatan, pembeli wajib memanfaatkan gas suar yang telah ditetapkan (onstream).
Apabila pembeli gas suar tidak memanfaatknya dalam jangka waktu yang sudah diatur, SKK Migas dapat mengusulkan pencabutan penetapan kepada Menteri. Selain itu, jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara.
Sedangkan harga jual gas untuk badan usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi, nantinya Menteri ESDM menetapkan berdasarkan usulan SKK Migas. Sementara untuk lembaga pemerintah ditetapkan paling tinggi sebesar US$ 0,35 per MMBTU. Kalau lembaga pemerintah tidak dapat memenuhi, Menteri menetapkan kebijakan lain.
Harga jual gas suar tidak diberlakukan eskalasi, Take or Pay (ToP), dan Stand By Letter of Credit (SBLC). Pembeli gas suar juga wajib memiliki atau menguasai infrastruktur fasilitas penyaluran dan/atau penggunaan gas suar. (Baca: Berpacu Mengurai Ruwetnya Masalah Harga Gas)
Aturan ini berlaku sejak 8 Mei 2017. Namun, kontrak penjualan gas suar yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai tanggal berakhirnya kontrak penjualan gas suar.
