Pekerja Mendesak Pemerintah Selesaikan Masalah dengan Freeport
Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan perundingan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dengan begitu, Freeport Indonesia bisa kembali beroperasi secara normal. (Baca: Melunak Soal Arbitrase Freeport, Luhut: Kalau Ribut Semua Rugi)
Sementara itu, Juru Bicara GSPF Virgo Solossa mengatakan pemerintah hendaknya menghormati kontrak yang telah dibuat bersama dengan Freeport. Pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan aturan yang dinilainya bersifat oportunis dan memikirkan kepentingan segelintir orang. Karena bisa memberikan dampak negatif terhadap pekerja Indonesia di tambang Freeport.
"Karena dari 33.452 pekerja Freeport (pekerja langsung dan kontraktor), pekerja asingnya hanya 175 orang (1,44 persen), sehingga, total keseluruhan operasi Freeport ini dikelola anak bangsa," ujar Virgo. Jika dirinci, pekerja langsung Freeport berjumlah 12.184 pekerja. Sebanyak 7.652 pekerja atau 62,8 persen bukan berasal dari Papua dan 4.357 pekerja atau 35,76 persen asli Papua.
Virgo mengatakan, operasi Freeport di Kabupaten Mimika ini menyumbang 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) daerah tersebut. Freeport juga telah membangun dan mengoperasikan 2 rumah sakit, 3 klinik umum, dan 2 klinik spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Tercatat sebanyak 154 ribu kunjungan per bulan ke rumah sakit dan 64 ribu kunjungan per bulan ke klinik umum dan spesialis. Keberadaan pelayanan ini diklaim menymbang 70 persen penurunan kasus malaria dalam tiga tahun terakhit (2011-2014).
"Pengobatan di fasilitas yang dibangun Freeport ini gratis. Semua penyakit seperti sakit jantung maupun cuci darah," ujar Virgo.
Di sektor pendidikan, Freeport telah mendirikan lima asrama dan pengelolaannya. Sebanyak 10.145 beasiswa pun sudah diberikan sejak tahun 1995 dengan 67 beasiswa keluar negeri seperti ke Jerman, Filipina, China, Australia. Freeport juga telah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dengan menyerap 4.152 siswa magang dengan 20 jenis keterampilan dengan 91 persen siswanya berasal dari Papua. Hasilnya, sebanyak 2.927 siswa sudah bekerja menjadi karyawan di Freeport dan kontraktornya.
Virgo menuturkan keberadaan Freeport juga membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Terdapat 6.683 kelompok usaha yang dibantu oleh Freeport dengan total bantuan Rp 233,4 miliar. Freeport juga melakukan pendampingan UMKM dengan 165 pengusaha yang 35 persennya merupakan perempuan. Freeport pun melakukan pengembangan berbasis desa dengan memberikan bantuan pada 185 hektar lahan Kakao, 23,4 hektar lahan kopi, dan 80.000 ayam ternak.
Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini juga telah membangun 3.200 infrastruktur seperti rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang dibangun sejak 1997. Pembangunan dua lapangan terbang perintis di Desa Tsinga dan Aroanop. Serta, membangun komplek olahraga di Timika senilai US$ 33 juta. Oleh karenanya, Virgo berharap pemerintah menyelesaikan polemik ini dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Papua.
"Konsekuensi akan hal ini luar biasa. Polemik ini akan berdampak sosial yang menuju pada dampak keamanan. Jangan sampai nanti kita cerita ke anak cucu kita, bahwa Papua dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia," ujar Virgo.
