PLN Siapkan Enam Langkah Tingkatkan Listrik Perdesaan
Atas pandangan Komisi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemberian tambahan modal dari negara untuk PLN sebesar Rp 13,5 triliun merupakan anggaran maksimal. Artinya, Komisi boleh menyetujui angka di bawahnya atau menghilangkan sama sekali. (Lihat pula: Pengusaha Listrik Khawatirkan Polemik Menteri ESDM dan Bos PLN).
Namun dia menegaskan penambahan PMN tersebut bersifat nontunai. Sebab, pemerintah mengalihkan pungutan pajak revaluasi aset PLN pada tahun lalu menjadi dana PMN. “Jadi kami seolah-olah tidak menarik Rp 13 triliun (pajak revaluasi aset), hasilnya menambah PMN sebesar itu,” kata Bambang.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir berharap Komisi VI menyetujui usulan PMN yang diajukan pemerintah ini. Dana nontunai akan digunakan untuk membangun kelistrikan daerah terpencil di Indonesia. (Lihat pula: Bangun Tol Aceh, Hutama Karya Minta Tambahan Modal).
PMN tersebut, menurut dia, harus dilihat sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. “Investasi untuk pembangunan daerah-daerah terluar. Itu kan sulit. Makanya kami akan pakai PMN untuk itu,” ujarnya.
Selain untuk membangun pembangkit di daerah terpencil dan terluar, dana PMN ini juga untuk membangun transmisi dan melakukan distribusi agar seluruh masyarakat menikmati listrik secara merata. Prioritas penggunaan PMN memang untuk medistribusikan listrik tegangan 20kV ke bawah yang digunakan oleh masyarakat di daerah terpencil dan terluar.
Secara lebih umum, kata Sofyan, dana PMN akan untuk mendukung program pemerintah dalam kedaulatan energi, meningkatkan jumlah pelanggan PLN sebesar 9,69 persen per tahun, mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam program 35.000 MW, dan menunjang program peningkatan rasio elektrifikasi. Tiga hari kemudian Dewan menyetujui atas pemaparan tersebut. (Baca: Sukseskan Proyek 35 GW, DPR Setuju PMN Rp 13,5 Trilun ke PLN).
Saat ini sebagian pembangunan listrik pedesaan juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendanaan APBD. Jaringan distribusi berikut pemasangan dan penyambungan listrik ini gratis bagi masyarakat tidak mampu dengan berkoordinasi ke PLN. “PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan tenaga listrik masyarakat di sekitar lokasi pembangkit yang belum mendapat akses listrik,” demikian pernyataan perusahaan pelat merah itu dalam dokumen RUPTL 2016.
