Investasi Pembangkit Terhambat Ketersediaan Jaringan Listrik PLN
BKPM akan mengkoordinasikan pembangunan pembangkit listrik agar lebih terpadu dengan jaringan distribusi yang telah dibangun PLN. Azhar mengatakan apabila pembangunan seluruh pembangkit terkoneksi dengan jaringan, maka target 35 gigawatt (GW) akan lebih mudah terealisasi. (Baca: Pemerintah Akan Bentuk PLN Energi Baru Terbarukan)
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi sempat mengatakan investor yang berminat membangun pembangkit listrik ini sangat banyak. Kapasitasnya mencapai 50 GW, melebihi program pemerintah yang hanya 35 GW. Masalahnya investor masih kesulitan mengeksekusi proyek ini, salah satunya masalah aturan yang menghambat.
Sulitnya proyek ini terealisasi, akibat banyaknya peraturan yang bisa ditafsirkan berbeda-beda. Ini membuat pejabat pemerintah yang terkait dalam proyek ini tidak berani mengambil kebijakan, karena takut dikriminalisasi. Bisa saja keputusan yang diambil pemangku kebijakan dianggap bertentangan dengan aturan, karena penafsirannya yang berbeda.
Dia juga menganggap PLN ikut mempersulit proyek ini. PLN dianggap memonopoli bisnis penyediaan listrik di Indonesia. PLN pun mendapat kewenangan untuk rencana penyediaan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Makanya swasta cukup sulit membangun pembangkit di Indonesia.
“Harus diubah peraturan perencanaan lima tahun PLN. Orang-orang di dalam PLN juga saling mempersulit,” ujar Sofjan beberapa bulan lalu. (Baca: Jokowi: Industri Harus Dibebaskan dari Aturan yang Berlebihan)
