Bos Pertamina Tegaskan IPO Anak Usaha Bukan Untuk Jual Aset Negara
"Terkait dengan regionalisasi, itu hanya manajerial saja, dari sisi koordinasi," ujar Fajriyah kepada Katadata.co.id, Kamis (18/6).
Lebih lanjut, menurut Fajriyah, pembentukan kluster dalam dunia bisnis merupakan hal yang wajar. Terlebih lagi, anak usaha bisa menggunakan fasilitas bersama sehingga bisa menghemat biaya operasional.
Adapun, Pertamina membagi restrukturisasi anak usaha hulu migas menjadi lima regional. Dalam operasionalnya, PT Pertamina Hulu Energi yang akan membawahi semua anak usaha hulu.
Regional I atau Sumatera akan dikelola sepenuhnya oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR). Beberapa lapangan migas yang akan dikelola yaitu Lapangan Rantau, Pangkalan Susu, Lirik, Jambi, Prabumulih, Limau, Pendopo, serta lapangan Adera. Kemudian ada blok migas NSO, NSB, WG Kambuna, Siak, Kampar, Jambi Merang, Ogam Komering, Raja Tempirai, Corridor, Ramba, CP Pekanbaru, dan Jabung.
Regional II atau Jawa sepenuhnya dikelola oleh PT Pertamina EP. Anak usaha tersebut bakal mengelola lapangan Tambun, Subang, Jatibarang, blok East Natuna, Blok A, blok Offshore North West Java (ONWJ), Abar, Anggursi dan Offshore Southeast Sumatera (OSES).
Regional III atau Kalimantan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), yang mengelola lapangan Tanjung, Sangata, Sanga-Sanga, Bunyu, Tarakan, Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Pertamina Hulu Kalimantan (PHKT), Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), East Sepinggan, Maratua, Nunukan, Simenggaris, Ambalat, dan Bukat.
Regional IV atau East Indonesia sepenuhnya dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu. Adapun blok miigas di bawah anak usaha tersebu terdiri dari Donggo Matindok, Senoro Toili, Makassar Strait, Tomori, Papua, Salawati, Salawati (Kepala Burung), Babar Selaru, Semai IV, Adk, Cepu, Poleng, WMO, Randugunting JTB, Banyu Urip, Sukowati dan Tuba East Java.
Regional V sepenuhnya dikelola oleh PT Pertamina Internasional EP. Perusahaan akan mengelola aset luar negeri seperti di Algeria, Iraq, dan Malaysia.
(Baca: Setoran Dividen Pertamina ke Pemerintah Tahun Ini Naik Jadi Rp 8,5 T)
