Mencari Jalan Keluar untuk Minyak "Nganggur"di Lapangan Banyu Urip
Pada pekan lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial telah mengirimkan surat terkait persoalan tersebut ke KPK. Pihaknya tidak berani menabrak aturan dengan mengambil opsi ekspor karena harga lelang biasanya selalu di bawah ICP.
Sementara, kondisinya sudah mendesak karena tempat penyimpanan minyak mentah dalam negeri semakin penuh. Jika opsi ekspor tak bisa dilakukan, maka rencana pemangkasan produksi minyak dalam negeri pun tak bisa terelakan. Dua pilihan ini sama-sama akan merugikan negara.
Selain itu, minyak mentah dalam negeri tak bisa langsung diambil untuk menggantikan impor Pertamina. Pasalnya, crude yang diolah di kilang perusahaan pelat negara itu mempunyai jenis yang berbeda-beda. Berdasarkan laporan SKK Migas, minyak mentah Indonesia apabila diolah di kilang Pertamina lebih banyak mengandung solar. Sementara, permintaan untuk produk BBM jenis ini masih loyo.
Opsi Atasi Oversupply Minyak Mentah
Pahala menyebut beberapa opsi dapat diambil pemerintah untuk mengatasi anjloknya penyerapan minyak mentah dalam negeri. Salah satunya, dengan menampung kelebihan produksi crude di kapal. Dalam hitungannya, biaya penyewaan kapal sekitar US$ 1,5 per barel tiap bulan.
Opsi kedua, mensubstitusi jenis minyak mentah Pertamina. Dampaknya, produk solar akan melimpah di dalam negeri. Lalu, opsi ketiga adalah memangkas produksi. Namun, hal ini berisiko tinggi karena penerimaan negara dapat anjlok.
Opsi keempat, merevisi aturan mengenai penjualan crude di bawah ICP. “Semua opsi itu pasti membuat negara rugi. Tinggal dipilih yang kerugiannya paling sedikit,” ujar Pahala.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kondisi kapasitas kilang penampungan minyak mentah Pertamina telah penuh. Pasalnya, perusahaan sempat jorjoran membeli crude dan BBM saat harga minyak jatuh beberapa waktu lalu tapi ternyata konsumsi tak kunjung normal.
Persoalan terbesar yang dihadapi pemerintah sekarang adalah opsi pemangkasan produksi oleh KKKS. Tapi, secara teknis, sangat sulit untuk mematikan produksi sumur minyak. Apabila sumur sudah mati, maka sulit menghidupkannya kembali.
Opsi sumur tetap hidup tapi produksinya berkurang bisa saja KKKS lakukan. Namun, menurut Mamit, biayanya sangat besar. Karena itu, opsi paling mungkin adalah menjual kelebihan pasokan ke luar negeri. “Harapan saya, harganya tidak terlalu jauh di bawah ICP karena mengurangi penerimaan negara. Walaupun ICP sebenarnya lebih mahal dari crude jenis Brent,” ucapnya.
Kelebihan minyak mentah dapat pula disimpan menjadi cadangan minyak nasional. Tapi kondisi tangki timbun domestik tidak memungkinkan karena kapasitasnya kecil. Opsi menyewa tempat penyimpanan milik swasta pun bukan solusi tepat karena biayanya yang mahal. "Biaya sewa ini akan masuk ke cost recovery yang mana? Perlu diskusi dengan berbagai pihak terkait hal ini," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal berpendapat kondisi over supply minyak mentah dalam negeri sifatnya hanya sementara. Namun, memang beberapa kilang Pertamina sudah menyetop produksi untuk mengurangi beban biaya di tengah penurunan konsumsi.
Di sisi lain, kapasitas penyimpanan minyak mentah dalam negeri terbatas dan tidak bisa menampung kelebihan pasokan. Sumur minyak pun tidak bisa berhenti berproduksi begitu saja. Dengan seluruh kondisi itu, ekspor menjadi pilihan yang tepat. “Ya sah-sah saja ekspor. SKK Migas dapat menggandeng KPK mencari jalan yang tidak bertabrakan dengan aturan,” ucapnya.
