Perluas PT Smelting, Freeport Beri Sinyal Enggan Bangun Smelter Baru
Smelting merupakan smelter tembaga pertama Indonesia yang dibangun Freeport bersama konsorsium Jepang. Operatornya adalah Mitsubishi. Kapasitasnya mencapai 1 juta ton konsentrat tembaga yang mampu diolah menjadi 300 ribu ton katoda per tahun. Di pabrik ini, Freeport memurnikan 40% seluruh produksi tembaganya yang berasal dari tambang Grasberg di Mimika, Papua.
Pemerintah Perlu Beri Sanksi Freeport
Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi berpendapat langkah Freeport tersebut merupakan lobi agar kewajiban utama untuk membangun smelter baru tidak dilaksanakan. Padahal secara normatif, baik di dalam undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba, serta head of agreement antara pemerintah dan PTFI, dan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perusahaan wajib membangun smelter.
Ia pun menghimbau agar pemerintah tegas dalam menghadapi Freeport kali ini. Sanksi dan pencabutan izin operasi sementara dapat mnejadi opsi. Pasalnya, selama ini pemerintah terkesan abai dan memberi keringanan kepada perusahaan. “Bila tiba-tiba mau ekpansi, maka hal ini tidak sesuai dengan kewajiban hukum Freeport,” katanya.
Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mempertanyakan terkait ekspansi dan kepemilikan saham di Smelting. Hal ini berkaitan dengan seberapa besar manfaatnya bagi negara. "Karena Freeport Indonesia sahamnya minoritas di Smelting," ujarnya.
Dia pun mendorong pemerintah supaya tegas dengan Freeport soal komitmen mereka terhadap pembangunan smelter baru. Pasalnya, sejauh ini pemerintah hanya tegas dengan tambang kecil namun tidak dengan tambang besar.
Menanggapi hal tersebut, Riza mengatakan perusahaan tetap berkomitmen untuk membangun smelter. Namun, dia tak mau membeberkan secara detail progress pembangunannya. "Komitmen PTFI masih sama untuk membangun smelter baru," ujarnya.
