Luhut: Freeport-Tsingshan Teken Kerja Sama Proyek Smelter Pekan Depan
Pasalnya, dari investasi sebesar US$ 3 miliar untuk membangun smelter di Gresik, MIND ID selaku induk usaha harus menanggung beban US$ 1,2 miliar hingga US$ 1,5 miliar. “Jadi, kami mendukung (smelter di Halmahera). Tapi saat ini semua masih dalam tahap awal pembicaraan,” kata Orias.
Keran Ekspor Mineral Dibuka
Pada pekan lalu, pemerintah menerbitkan aturan baru soal ekspor mineral logam. Perusahaan tambang boleh melakukan itu meskipun kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurniannya belum mencapai target.
Aturannya terbit pada akhir pekan lalu dan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.46.K/MB.04/MEM.B/2021. Perusahaan yang boleh melakukan ekspor tersebut adalah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi khusus dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Meskipun boleh ekspor, para pemegang izin usaha itu tetap terkena sanksi administratif karena progres smelter yang lambat. Pemerintah menerapkan denda sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi.
Nah, dengan adanya Keputusan Menteri ESDM yang baru, tentu saja memberi angin segar bagi perusahaan yang belum menyelesaikan pabrik pemurniannya. Misalnya, Freeport. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, progres pembangunan pabrik pemurnian tembaga Freeport baru 5,86% dari target tahun lalu yang seharusnya mencapai10,5%.
Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan realisasi kemajuan fisik smelter tidak mencapai target karena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah dan Freeport sedang mendiskusikan aktivitas pembangunan mana saja yang tertunda.
Perusahaan tetap berkomitmen memberi nilai tambah produksi tambangnya. “Kami juga terus berdiskusi dengan pemerintah untuk merealisasikan rencana produksi dan kontribusi Freeport, termasuk bea keluar ekspor,” ujar Riza, kemarin.
