Implementasi Power Wheeling Masih Butuh Aturan Tarif dan Alokasi Daya
"Beberapa diantaranya sudah pasang PLTS atap tapi gak cukup. Mereka mau ekspansi pabrik dan menambah investasinya di Indonesia tapi persyaratannya listriknya harus hijau," ujarnya.
Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Widhyawan Prawiraatmadja juga menilai mekanisme power wheeling perlu segera diimplementasikan. Implementasi dari mekanisme tersebut akan berpengaruh besar terhadap iklim investasi secara keseluruhan di Indonesia.
Menurut dia, perusahaan global yang tergabung dalam kelompok RE 100 memerlukan akses terhadap EBT. Jikan Indonesia tak dapat memfasilitasi yang dibutuhkan investor, menurut dia, tidak menutup kemungkinan para investor akan berpaling ke negara lain.
"Ini ada suatu potensi yang investasi bukan hanya di sektor kelistrikan dan EBT saja tapi seluruh potensial investasi," ujarnya.
Sebelumnya, Head of Energy and Environment Policy Asia-Pacific, Amazon Web Services (AWS) Ken Haig mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur power wheeling. Namun perusahaan masih bingung untuk mengimplementasikan aturan ini.
"Sebelum laksanakan harus jelas apa syarat syarat project power wheeling," katanya dalam diskusi dan wawancara terbatas beberapa waktu lalu.
Beberapa perusahaan bahkan mengaku siap untuk menguji coba implementasi power wheeling melalui suatu pilot project untuk mulai merumuskan detail teknis mekanisme ini. Pasalnya hingga kini belum ada petunjuk teknis secara mendetail mengenai power wheeling di Indonesia.
Salah satu perusahaan yang menyatakan siap menjadi pelaksana pilot project yaitu PT Multi Bintang Indonesia. "Dengan adanya interest ini, ada kesempatan untuk melakukan pilot project sambil belajar bersama-sama PLN dan pemerintah. Kami siap berkolaborasi," kata Director Corporate Affairs Multi Bintang Indonesia Ika Noviera.
