RUU Migas Ditargetkan Rampung Akhir 2022 untuk Kerek Penerimaan Negara
Dia juga mengakui bahwa pembahasan RUU Migas sempat molor karena ada beberapa isu krusial seperti komitmen net zero emission yang menjadi fokus pembahasan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim PBB COP26 dan G20 beberapa waktu lalu.
"RUU Migas ini berbeda dengan UU lainnya. Kesepakatan politik kami terakhir di parlemen, RUU ini akan masuk ke pembahasan kumulatif. Kenapa kemarin belum kami dorong? Karena ada isu zero emission. Kami tidak mau menyelesaikan ruu migas ini sepotong-sepotong, agar mengcover semua isu," ujarnya.
Pengusaha menilai disahkannya RUU Migas dapat memperbaiki iklim investasi di sektor ini dan memberikan kepastian hukum. Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan sektor migas penuh risiko dan berbiaya tinggi, sehingga kepastian hukum mutlak dibutuhkan.
Apalagi, beberapa perusahaan minyak internasional (IOC) sudah mulai meninggalkan Indonesia. "Kami berharap UU Migas baru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih solid agar dapat meningkatkan iklim investasi," ujarnya kepada Katadata.co.id beberapa waktu lalu.
Menurut dia kepastian hukum dari sisi regulasi dan UU mempunyai urgensi yang cukup penting. Mengingat, model kontrak kerja sama pada bisnis hulu migas membutuhkan basis dasar yang dapat memperkuat kontrak antara investor dengan pemerintah.
Pengesajan RUU Migas menunjukkan Indonesia berkomitmen untuk bertransformasi dalam memperbaiki iklim investasi. Sehingga dapat memberikan hawa positif bagi investor global. "Kita sudah lama bicara mengenai UU baru, saran saya secepatnya keluar apapun itu kita dukung. Konten UU tersebut yang konstruktif," katanya.
