Pertamina Ajukan Tambah Kuota Solar Subsidi, Belum Tambah Pertalite
PT Pertamina telah mengajukan permintaan penambahan kuota solar bersubsidi sebanyak 2 juta kilo liter (KL). Permintaan ini bila dikabulkan, akan menambah kuota solar bersubsidi menjadi 17 KL dari perencanaan awal tahun 2022 sejumlah 15,1 juta KL.
Adapun Pertamina belum berencana untuk menambah kuota penyaluaran Pertalite. Padahal, konsumen Pertalite bertambah 15% sejak harga Pertamax naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter.
Kuota BBM Pertalite yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini mencapai 23,05 juta KL. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Februari 2022 telah melampaui kuota yang ditetapkan, dengan realisasi penyaluran hingga Februari 2022 mencapai 4,258 juta KL atau melampaui 18,5% terhadap kuota year to date.
“Untuk Pertalite belum ada pembahasan (penambahan kuota), tapi apabila nanti ada indikasi akan kelebihan konsumsi Pertalite, tentu kami akan konsultasi ke BPH Migas untuk tambahan kuota segera mungkin,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution Alfian saat menjadi pembicara dalam program Energy Corner pada Senin (4/4).
Wakil Ketua Komis VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan penambahan kuota solar ini dibutuhkan untuk menjaga pasokan. “Komisi VII mendukung agar keberlangsungan Pertamina sebagai entitas yang memegang peran vital dalam menyediakan BBM untuk seluruh negeri ini bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Meski belum ada tambahan kuota penyaluran Pertalite, Eddy mengatakan ketersediaan BBM harus selalu diupayakan, terutama saat ini sudah memasuki masa Ramadan dan antisipasi arus mudik. Pertamina sebagai penyalur BBM diharap lebih responsif dalam melihat kenyataan di lapangan.
“Jadi saat ini adalah kata kuncinya ketersediaan. BBM dalam jenis apapun baik itu Solar, Pertalite, dan Pertamax itu harus ada. Minyak goreng sudah enggak ada, solar lagi susah, jangan sampai Pertalite langka. Kalau itu terjadi, akan kacau di masyarakat,” kata Eddy.
Pertamina berupaya agar solar subsidi tidak dinikmati industri besar yang tidak berhak. Pasalnya salah satu penyebab kelangkaan solar di sejumlah daerah diduga karena diserobot industri besar seperti truk kelapa sawit dan batu bara.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan sesuai undang undang mobil truk batu bara tidak diperbolehkan mengisi solar bersubsidi yang ada di seluruh SPBU. Oleh karena itu Pertamina akan segera mengkaji ulang dan menyusun skema baru terkait hal itu.
"Karena mobil truk pengangkut batu bara itu merupakan industri besar yang tidak menerima subsidi solar dari pemerintah atau memakai BBM subsidi," kata Nicke Widyawati saat kunjungan kerjanya di Jambi, Sabtu (2/4).
Untuk itu Pertamina akan mempertimbangkan kembali kebijakan yang sudah ada dan akan menetapkan skema bisnis yang baru, sehingga dengan adanya aturan semuanya menjadi lebih tertib, terutama masalah mobil truk batu bara di Jambi yang berkembang pesat dampak bisnis batu bara.
