Cegah Penyelewengan BBM Subsidi, ESDM Catat Nopol Kendaraan di SPBU
Namun Mamit menilai skema pencatatan nopol kendaran belum efektif seutuhnya jika dibandingkan dengan digitalisasi berbasis data real time yang benar-benar bisa terkontrol dan datanya tidak bisa dimanipulasi. Menurutnya, jika pendataan dilakukan dengan penulisan manual, potensi terjadinya kecurangan masih ada.
“Misalnya si A membeli di Propinsi C membeli BBM subsidi, kemudian dia berada di propinsi D pada hari yang sama dan membeli BBM disana. Karena sudah lintas propinsi, sinergisitas datanya ini belum terkoneksi secara realtime. Jadi ada potensi kecurangan di sini,” kata Mamit kepada Katadata.co.id.
Mamit menambahkan, upaya atau cara lain yang dapat dilakukan untuk menekan konsumsi BBM subsidi yakni mengubah skema subsidi dari barang ke orang. Dengan mengkoneksikan data dari Korlantas Mabes Polri, Kemenhub dan Pertamina.
“Dengan dukungan semua pihak yang terlibat, saya kira penyaluran subsidi kepada orang akan lebih mudah untuk dilakukan,” tukas Mamit.
Adapun BPH Migas mencatat volume penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang kuartal I 2022 mencapai 327 ribu liter. Selain itu, BPH Migas juga menemukan praktik pengoplosan solar bersubsidi di Muara Enim, Sumatera Selatan sebanyak 100 ton.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa pihaknya juga menemukan menyebutkan praktik penyelewengan BBM bersubsidi di Tasikmalaya, Jawa Barat dengan modus penimbunan solar bersubsidi hingga sebanyak 22 ton.
