Diujicoba Agustus, BPH Migas Terangkan Cara Beli BBM Pakai MyPertamina
BPH Migas akan mengujicoba pembelian BBM bersubsidi solar dan Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina pada Agustus mendatang. Nantinya konsumen membeli BBM dengan memindai QR Code.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menjelaskan cara pakai aplikasi ini nantinya akan mirip seperti PeduliLindungi di mana konsumen diminta mendaftarkan identitas diri dan kendaraannya untuk diverifikasi melalui sistem aplikasi MyPertamina.
Usai dinyatakan lolos seleksi sebagai warga yang berhak menerima BBM bersubsidi, konsumen harus memperlihatkan QR Code setiap ingin membeli solar maupun Pertalite.
"Akan ada identifikasi bagi konsumen. Mereka harus memindai QR Code di gawai layaknya menggunakan Aplikasi PeduliLindungi jika mau membeli BBM bersubsidi," kata Erika saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada Kamis (23/6).
Adapun penerapan skema digitalisasi itu diharap bisa terealisasi pada bulan Agustus sembari menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ini sebagai upaya agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. "Kami juga menyiapkan aturan turunannya, soal petunjuk teknis pembelian Pertalite dan Solar tersebut," kata Erika.
Dia menyadari bahwa penyaluran BBM bersubsidi dengan skema digitalisasi masih menyisakan masalah lanjutan, terutama di daerah pelosok yang kerap kali terkendala akses sinyal.
Selain itu, persoalan mendasar yang menjadi perhatian yakni tidak semua warga negera yang berhak memperoleh BBM bersubsidi memiliki akses kepada telepon pintar. "Soal itu, kami cari jalan keluar dengan menerapkan kembali pemyaluran secara manual, seperti mencatat nomor polisi kendaraan," ujar Erika.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, mengatakan para calon konsumen diwajibkan untuk mengisi data diri dan data kendaraan di aplikasi Mypertamina. Nantinya, data tersebut akan diverfikasi oleh pemerintah untuk menentukan apakah si calon konsumen berhak mendapatkan jatah BBM bersubsidi dan LPG 3 kg.
Salah satu data yang diidentifikasi yakni nomor pelat kendaraan. Selain menyaring calon pembeli BBM bersubsidi, digitalisasi penyaluran juga mengatur kuota BBM per hari bagi masyarakat yang berhak menerima. Sistem secara otomatis bakal mengunci alokasi BBM subsidi bila penerima tak berhak.
“Saat sudah ada kriteria yang jelas nanti akan diset digitalisasinya, kalau yang tidak berhak ini (BBM) tidak bisa keluar BBM dari nozzle (corong),” kata Nicke dalam Media Gathering di Grha Pertamina Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain itu, Pertamina sedang menyiapkan distribusi LPG lewat aplikasi MyPertamina. Saat ini Pertamina sedang melengkapi kesiapan infrastruktur di belasan ribu pangkalan dan agen, agar penerapannya bisa meluas.
"Sekarang sudah mencoba di beberapa daerah untuk menggunakan MyPertamina untuk yang elpiji subsidi. Karena ini harus kita lengkapi juga kesiapan di pangkalan yang jumlahnya belasan ribu ini," kata Nicke.
Pemberian subsidi elpiji 3 kg lebih besar daripada harga jualnya di pasaran. Elpiji hanya dijual Rp 4.000 per kg, sedangkan Pertamina harus membayar subsidi elpiji Rp 11.000 per kg. "Tugas berat tahun ini adalah mengendalikan permintaan, kalau suplai bisa kami atasi," tukas Nicke.
