Gugatan Sawit di WTO Tak Ganggu Perundingan Dagang RI-Uni Eropa
Dari sisi kebijakan non-tarif, Indonesia dan Uni Eropa juga akan membahas isu lingkungan dan hak pekerja petani sawit. "Kami bicarakan sustainability (keberlanjutan sawit). Tapi kami juga tidak fokus pada sawit saja," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kemendag secara resmi menggugat Uni Eropa ke WTO terkait diskriminasi kelapa sawit Indonesia. Pemerintah mengajukan gugatan pada Senin (9/12) di Jenewa, Swiss.
(Baca: Dubes Eropa Sebut Sengketa Nikel Tak Pengaruhi Perundingan Dagang RI)
Kebijakan yang digugat pemerintah yaitu Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation Uni Eropa. Kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel dari Indonesia.
Dampaknya, ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa menjadi negatif. Di sisi lain, citra produk kelapa sawit dapat terus buruk di perdagangan global.
Data statistik BPS menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa terus menunjukkan tren negatif pada lima tahun terakhir. Nilai ekspor FAME mencapai US$ 882 juta pada periode Januari–September 2019, turun 5,58% dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar US$ 934 juta.
Sedangkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke dunia juga tercatat melemah 6,96% dari US$ 3,27 miliar pada periode Januari–September 2018 menjadi US$ 3,04 miliar secara tahunan. Berikut, data ekspor sawit ke Eropa seperti yang ditampilkan dalam databoks berikut.
