Mendag Sebut Larangan Kementerian ESDM Ganggu Ekspor Nikel Rp 56 T

9 Agustus 2019, 18:57

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Deputi GM Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sultra PT Aneka Tambang (ANTAM) Nilus Rahmat (kiri) didampingi VP CSR Kamsi (kanan) memeriksa biji feronikel siap ekspor di Pelabuhan Pomala, Kolaka, Sultra, Selasa (8/5). Realisasi penjualan feronikel tahun 2017 mencapai 21.812 ton dan pertumbuhan penjualan tahun 2018 ditarget sebesar 26 ribu ton. Mendag perkirakan ekspor terganggu US$ 4 miliar apabila kebijakan esdm diterapkan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sri Raharjo mengatakan aturan itu akan diberlakukan tanpa pengecualian meski produksi bijih mineral dalam negeri nantinya melimpah.

Perusahaan berbasis tambang mineral diwajibkan memiliki perencanaan yang matang untuk mengolah bahan mentah itu sebelum membangun smelter atau fasilitas pemurnian."Perusahaan tetap harus mengolah, dia (perusahaan) harus punya feasibility study saat bangun smelter," ucap Raharjo.

(Baca: Kementerian ESDM Targetkan Tiga Smelter Nikel Beroperasi Tahun Ini)

Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses merevisi UU Minerba ini. Salah satu yang disampaikan pemerintah dalam revisi UU ini akan membuka kemungkinan adanya insentif pada hilirisasi sektor pertambangan.

Bukan hanya UU Minerba, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2019 yang mengatur perpanjangan izin tambang juga sedang dilakukan. Namun, PP tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman: