Giant Sea Wall Akan Tetap Berjalan Meski Proyek Reklamasi Bermasalah

(Baca: Akhir Cerita Proyek Reklamasi Teluk Jakarta)

Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menghentikan 13 dari total 17 rencana pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sedangkan empat pulau hasil reklamasi yang telah terbangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan Pemerintah DKI telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, empat pulau reklamasi tersebut selama ini beroperasi tanpa IMB, meski setiap tahun sejak 2015-2017 pemerintah mengirimkan surat untuk menghentikan pembangunan. Barulah ketika Anies menyegel pulau-pulau reklamasi tersebut tahun lalu, pihak pengembang patuh mengikuti aturan.

(Baca: Usai Segel Pulau D, Anies Bentuk Badan Pengelolaan Reklamasi)

Setelah disegel, pihak pengembang menjalani proses di pengadilan karena melanggar IMB. “Mereka dihukum denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah itu, mereka mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI,” kata Anies.

Kemudian, Anies memilih meloloskan IMB untuk para pengembang. Alasannya, ada sekitar seribu unit rumah yang telah mereka bangun tanpa IMB dan dibangun pada periode 2015-2017. IMB di antaranya diberikan kepada Pulau D yang dikelola pengembang PT Kapuk Naga Indah - anak perusahaan PT Agung Sedayu Grup.