Bappenas: Hilirisasi Industri Kawasan Timur Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Saat ini, perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar 6,55% dengan kontribusinya sebesar 6,22% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara jika dibandingkan perekonomian pulau tetangganya, yakni Kalimantan perekonomiannya hanya tumbuh 3,91%, padahal kontribusinya mencapai 8,20%.
Bambang menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang lebih rendah dibandingkan dengan Sulawesi salah satunya dikarenakan kawasan tersebut tidak banyak memiliki industri pengolahan. "Fluktuasi harga batu bara, menyulitkan pertumbuhan, sehingga ekonominya jalan di tempat," ujarnya.
Namun demikian, Kementerian Perindustrian emnurutnya saat ini sudah mulai mendorong pembangunan kawasan industri di Kalimantan. Sehingga, pulau-pulau timur Indonesia tidak lagi terlalu tergantung pada sumber daya alam.
Di sisi lain, Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan menyebutkan, untuk menggerakkan investasi dan industri di Indonesia, pemerintah harus menyelesaikan kebijakan seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja beserta perbaikan aturan tentang tenaga kerja agar pelaku usaha semakin tertarik berinvestasi.
Selain itu, Anton juga menggarisbawahi ongkos logistik antarpulau yang masih tinggi . "Pemerintah harus meningkatkan sistem logistik yang baik," katanya.
Senada dengan Anton, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro juga mengungkapkan minimnya kesiapan tenaga kerja industri, bisa menghambat pertumbuhan industri. Sehingga, dia meminta pemerintah lebih fokus pada peningkatan pendidikan vokasi dengan mendorong penyediaan tenaga pengajar program vokasi yang berlatar belakang langsung dari pelaku industri.
Menurutnya, kurikulum pendidikan vokasi di Indonesia sekitar 75% masih berbentuk teori dan hanya 25% untuk praktik. "Padahal yang dibutuhkan sekitar 70% praktik supaya banyak tenaga kerja yang siap terjun di bidang industri," ujar Ari.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri Achmad Wijaya menekankan kesiapa pelaku usaha dalam berinvestasi. Meski untuk merealisasikannya, pemerintah menurutnya juga harus menyediakan solusi atas biaya produksi yang tinggi serta banyaknya ketidakpastian peraturan.
