Para Menteri Tanggapi Kritik Pedas Bank Dunia Soal Infrastruktur

Ameidyo Daud Nasution
8 Januari 2019, 12:46
Proyek LRT Jakarta
ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Aktivitas pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di samping Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (11/10/2017).

(Baca juga: Sri Mulyani dan Darmin Komentari Ide Bangun Infrastruktur Tanpa Utang)

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan laporan tersebut sudah dibahas. Yang didapat dari laporan tersebut adalah penguatan skema KPBU, sehingga tidak terlalu mengandalkan penugasan ke BUMN.

Adapun skema KPBU mulai berjalan pada 2015-2016, namun masih tahap awal sehingga belum jadi andalan untuk skema pendanaan proyek infrastruktur. “Jadi waktu awal pemerintahan ini kami baru mulai menjalankan KPBU, tapi proyek-proyek sudah mendesak untuk dibangun, jadi sebagian digunakan dengan skema penugasan (ke BUMN),” kata dia.

Selama ini, penugasan kepada BUMN terutama untuk proyek yang dianggap sangat feasible atau bisa sukses tercapai seperti bandara, pelabuhan, dan jalan tol,” ujarnya.

(Baca juga: Pemerintah Siapkan 10 Proyek Infrastruktur Kerja Sama Swasta di 2019)

Ia pun sepakat dengan masukan bahwa proyek-proyek yang prospektif perlu diupayakan ke swasta, bukan langsung penugasan ke BUMN. “Kami sepakat bahwa sebaiknya potensi untuk KPBU ini jangan sampai diganggu oleh BUMN. Jadi kata KPBU memungkinkan BUMN untuk bisa ikut bersaing,” kata dia.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...