Biodiesel jadi Senjata Pemerintah Tekan Impor Migas
Di pihak lain, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit telah menandatangani kontrak pengadaan 1,45 juta kiloliter biodiesel untuk periode Mei hingga Oktober 2018 dengan 19 perusahaan. Sementara, total alokasi dana untuk pengadaan 3,22 juta kiloliter biodiesel sepanjang 2018 mencapai Rp 9,8 triliun.
Sejak Agustus 2015 hingga April 2018, sudah ada penyaluran dana Rp 24,71 triliun untuk insentif 5,88 juta kiloliter biodiesel. Pada periode tersebut, penghematan negara mencapai Rp 30 triliun karena pengurangan impor solar.
Program mandatory pencampuran biodiesel 20% (B20) sendiri mencapai sekitar 75% dari keseluruhan dana yang dikelola BPDP. Regulasinya ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014.
(Baca juga: Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Opsi Pengurangan Impor Migas)
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan pemerintah harus mengkaji opsi pengurangan impor komoditas yang berkontribusi besar terhadap nilai impor, terutama migas. Meski demikian, pengurangan impor juga mesti diimbangi dengan menyediakan komoditas pengganti agar kebutuhan dalam negeri tercukupi.
Dalam hal pemenuhan energi misalnya, penggunaan minyak yang kebanyakan impor bisa digantikan oleh gas lokal. “Kalau (minyak) bisa dikurangi impornya, Indonesia harus bisa perbanyak penyediaan gas dalam negeri,” kata Shinta.
Selain itu, menurut Shinta, pilihan lain yang bisa digunakan untuk memperbaiki neraca dagang adalah dengan meningkatkan ekspor. “Pasarnya besar dan produknya didiversifikasi, itu harus kita dorong.”
