Temui Masalah Akurasi Data, BPK Bakal Audit Impor Beras
Karut marut masalah pangan yang berujung pada kebijakan impor dinilai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo terletak pada persoalan perbedaan data. Sehingga, DPR mendorong diberlakukannya penyesuaian data melalui satu sumber agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat.
(Baca : Kementan Sesalkan Keputusan Impor Beras Tambahan)
Bambang pun meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, serta Bulog bisa mengendalikan ketersediaan pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga. “Ini ujian untuk pemerintah agar bisa meningkatkan koordinasi dan bekerja lebih baik,” kata Bambang.
Dia juga mendukung kebijakan impor jika itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga. Meski demikian, peemrintah juga mesti menggenjot produksi pangan, guna mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor.
Menanggapi masalah produksi pangan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pihaknya terus berfokus mendorong peningkatan produksi. Hal tersebut juga didukung oleh alokasi pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian yang selalu berada di atas Rp 15 triliun sejak 2015 sampai 2018.
Amran menjelaskan bahwa dana anggaran itu saat ini sebagian besar telah difokuskan untuk kesejahteraan petani. Dia menuturkan, jika pada 2014 jumlah anggaran petani hanya dialokasikan 35%, maka pada 2018 jumlahnya ditinggkatkan menjadi sebesar 85%.
Dengan ditingkatkannya alokasi anggaran petani, diharapkan nasib petani bisa menjadi lebih sejahtera dan produksi pun akan semakin melimpah.
“Kami selalu memikirkan kesejahteraan petani,” katanya.
