Bertemu Jokowi, Pengusaha Muda Mengeluh Tak Dapat Proyek Infrastruktur
Harapan para pengusaha tersebut sebenarnya seperti menyambut gayung yang diulurkan pemerintah. Selasa lalu, Kementerian Perhubungan menyiapkan sekurangnya 13 proyek untuk digarap swasta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini lantaran anggaran Kementerian tidak cukup untuk mengembangkan infrastruktur tersebut pada tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, dari 13 proyek tadi, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 41 persen anggaran infrastruktur prioritas yang canangkan Jokowi. Di sinilah pentingnya pemerintah mengajak swasta dan BUMN untuk berpartisipasi. (Baca: Swasta Bisa Menggarap 13 Proyek Infrastruktur).
Proyek infrastruk tersebut yaitu pembangunan delapan pelabuhan: Bitung, Anggrek, Bau-bau, Serui, Tobelo, Pomako Timika, Kaimana, dan Tahuna. Selain itu ada pekerjaan rel Makassar - Pare-pare, pengembangan penyeberangan Margagiri Ketapang, pengembangan Bandara Komodo, pekerjaan Terminal Poris Plawad, dan Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan.
Dengan memberi kesempatan swasta masuk ke proyek-proyek pemerintah, Jokowi berharap jumlah pengusaha dapat terus meningkat. Di negara maju, ujarnya, angka rasio pengusaha terhadap penduduk mencapai 14 persen. Sedangkan di Indonesia baru 3,01 persen. Oleh sebab itu Hipmi perlu mendukung percepatan tumbuhnya para pengusaha baru tersebut. “Ada HIPMI Goes to School, Goes To Campus, nanti ada lagi HIPMI Goes to Pesantren,” kata Jokowi.
(Lihat juga: Gandeng Pengusaha, Darmin Ingin Sektor Pangan Menarik Bagi Anak Muda).
Sementara itu, Bahlik mengatakan, sebelum ini pemerintah belum melibatkan pengusaha muda dalam pembangunan infrastruktur di Papua seperti jalan Trans Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, dia meminta pengusaha dilibatkan sebagai sub kontraktor. “Kami juga minta (pengembangan) kawasan Rajaampat dilanjutkan,” kata dia.
