DPR Pertanyakan Kebijakan Impor Beras Pemerintah

Anggota lain, Iskandar Syaichu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan isu yang beredar di masyarakat adalah potensi keuntungan bisnis sebesar Rp 1,5 triliun.

Nasril Bahar dari Fraksi PAN juga mengungkapkan persoalan komoditas berkaitan dengan permainan data. “Akhirnya menyebabkan perburuan rente,” kata Nasril.

Kemudian, Bambang Haryo dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meragukan beras impor bisa datang tepat waktu. Perhitungannya, kapal dengan kecepatan 9 knot yang asalnya dari Thailand butuh minimal 15 hari untuk sampai ke pelabuhan di Indonesia.

Sementara, Nyat Kadir dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) mendukung kebijakan impor beras pemerintah. Pasalnya, stok Bulog berada di bawah satu juta ton, sehingga klaim surplus beras Kementerian Pertanian keliru.

“Kalau ada surplus, cadangan beras Bulog lebih dari 3 juta ton,” ujar Kadir. Namun, impor beras harus diawasi untuk menghindari praktik kecurangan yang merugikan negara.

Abdul Wachid dari Fraksi Gerindra pun meminta neraca beras yang tidak jelas dipicu oleh kesimpangsiuran data antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian. Sehingga, antarkementerian butuh koordinasi yang lebih baik untuk menghasilkan kebijakan tepat.

(Baca juga: Harga Beras Mahal, Pemerintah Perluas Jangkauan Operasi Pasar)