KAI Utang Rp 19,2 Triliun ke 12 Bank Lokal dan Asing untuk Proyek LRT
(Baca: Kontrak Diteken Ulang, Biaya Proyek LRT Bertambah Rp 3,2 triliun)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan masuknya perbankan ini menjawab keraguan akan kelanjutan proyek ini. Saat ini pemerintah mulai menemukan cara membiayai infrastruktur tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami apresiasi karena bukan saja bank lokal, namun bank asing ikut mendanai," ujarnya.
Budi mengatakan harga tiket yang akan dikenakan sebesar Rp 12.000. Harga ini sudah disubsidi pemerintah dengan skema cash flow gap. Dengan skema ini pendapatan akan dikurangi biaya produksi, beban bunga, dan cicilan penjualan. Adapun besaran subsidi dalam kajian awal proyek ini adalah Rp 1,6 triliun per tahun, selama 12 tahun. Namun, angka subsidi ini bisa saja turun dengan semakin banyaknya penumpang.
Pemerintah juga menugaskan KAI mengoperasikan LRT dalam jangka waktu 50 tahun sejak mulai dioperasikan. Dalam penyelenggaraannya ini KAI juga diberikan hak untuk mengusahakan pengembangan kawasan atau Transit Oriented Development (TOD) untuk menambah pendapatan.
(Baca: Siap Investasi US$ 100 Miliar, Korsel Lirik Proyek LRT & Kereta Cepat)
Terkait pembangunan proyek ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kemungkinan pemerintah akan menggandeng pabrikan Korea Selatan, yakni Hyundai, untuk menggarap rolling stock kereta ringan ini. "Nanti Hyundai akan kerja sama dengan PT INKA agar ada transfer teknologi," ujarnya.
Dua hari lalu INKA telah menandatangani kesepakatan bersama sindikasi pembiayaan proyek pengadaan 31 trainset (186 gerbong) LRT Jabodebek senilai Rp 4,05 triliun. Pinjaman ini berasal dari Bank BNI, SMI dan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
