Kekurangan Stok Beras Medium, Indonesia Butuh Impor
Menurutnya, pemerintah tidak memperhatikan sifat inelastisitas untuk permintaan dan penawaran komoditas beras. Terlebih, penetapan harga referensi yang dibagi menjadi 2 kategori berdampak kelangkaan stok bagi harga beras kategori yang lebih murah, yakni medium.
(Baca: Pemerintah Ubah Penyaluran Subsidi Pupuk dan Beras)
Ia meminta agar pemerintah tidak hanya menghitung harga berdasarkan suplai, tapi juga dari sisi permintaan. "Dualisme harga referensi memicu kelangkaan stok beras medium yang permintaannya 80 persen, padahal pemerintah harus melindungi permintaan yang lebih tinggi," jelas Firdaus.
Data Informasi Pangan Jakarta pada 12 Desember 2017, harga beras di pasar eceran yang berada di bawah HET hanya jenis IR III Rp 9.405 per kilogram. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) harga rata-rata beras medium di penggilingan Rp 9.117 per kilogram.
Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo pun mengungkapkan aturan HET tidak memperhatikan jual beli gabah di tingkat hulu dan tengah. Dia merasa sejak awal kebijakan HET memang tidak memiliki dasar yang kuat.
Ia juga meminta pemerintah membuktikan ketersediaan pasokan, apabila klaim surplus beras sebanyak 17 juta ton memang benar. Sebab, prediksi HKTI, ketahanan pangan yang terus menurun karena kurangnya pasokan. "Solusinya bisa impor atau konsumsi nasi masyarakat dikurangi," tuturnya lagi.
Sementara, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Alamsyah Saragih menyatakan masalah utama tata niaga pangan beras ada pada penataan produksi. Kenaikan harga menjadi indikasi kekurangan pasokan. "Kesalahan ada di Menteri Perdagangan kalau harganya tinggi, tetapi kalau stok kurang kesalahan ada di Menteri Pertanian," jelas Alamsyah.
Ia pun menyebutkan kebijakan antiimpor yang diterapkan pemerintah malah membuat impor beras ilegal semakin marak. Saran Alamsyah, Satuan Petugas (Satgas) Pangan seharusnya melakukan pengawasan di daerah perbatasan. Bukan malah bolak-balik memeriksa pasar.
Sebaliknya, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriady membantah kemungkinan impor akan dilakukan tahun depan. Alasannya, pemerintah telah menjaga ketersediaan beras dengan skema panen 1 juta hektare padi panen tiap bulan.
"Tahun lalu ada paceklik, tapi tahun ini tidak ada," ujar Agung.
Menurutnya, operasi pasar yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bulog cukup untuk menutupi kekurangan pasokan beras medium di daerah. Rinciannya, ada 192 kota yang diberikan lewat seluruh provinsi dengan jumlah distribusi minimal 5 ribu ton.
