Kementerian PUPR Batal Ajak Jepang Bangun Bendungan Tiga Dihaji
"Sudah kami tunggu-tunggu dua sampai tiga minggu tidak ada yang mau, terlalu kecil (daya listriknya)," kata Imam. (Baca: Kementerian PUPR Dikejar Target Proyek Rumah Hingga Bendungan)
Karena dinilai tidak ekonomis bagi swasta, pemerintah berencana akan membangun Bendungan Tiga Dihaji dengan menggunakan anggaran negara. Imam mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komite Keamanan Bendungan untuk melihat apakah investasi proyek bendungan ini masih bisa ditekan lagi. Dia memperkirakan nilai investasi yang bisa ditekan tidak besar, hanya sekitar 10 persen.
Sebelumnya, Menteri Basuki investor Jepang tertarik menggarap proyek Bendungan Tiga Dihaji dengan skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP). Alasannya, karena proyek ini akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas sekitar 13-14 MW.
Bila rencana ini terealisasi, maka pembangunan bendungan Tiga Dihaji menjadi yang pertama kali menggunakan skema KPBU. "Kami melihat ini bisa dibangun pakai skema PPP karena bisa hadirkan listrik," kata Basuki saat acara PPP Day di Kementerian Keuangan, kemarin (29/11).
Berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study) nilai investasi proyek bendungan mencapai Rp 3,8 triliun. Basuki meminta agar hasil perhitungan value engineering tersebut dihitung kembali agar lebih efisien, sehingga investor pun tetap tertarik. "Maka kami hold untuk tidak ditenderkan karena kami coba PPP," ujarmya.
