Buat Terowongan, Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak Rp 10 Triliun
Di sisi lain, menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional sudah ditandatangani Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini mrupakan syarat yang ditetapkan CDB untuk mengucurkan pinjamannya. Karena itu, pada akhir bulan ini diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bandung sudah bisa menyesuaikan RTRW untuk proyek kereta cepat.
Namun, lantaran masih menunggu proses tersebut dan menyelesaikan beberapa hal dengan pihak CDB yang sedang berada di Indonesia, maka proses pencairan pinjamannya kemungkinan bergeser ke bulan Mei nanti. Selanjutnya, proses konstruksi secara total sudah bisa dilakukan pada bulan itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek kereta cepat Jakata-Bandung harus berkaca dari kasus Jembatan Cisomang di ruas tol Cipularang, yang rusak akibat pergeseran tanah. Makanya, teknologi dan konstruksi proyek ini harus mendapat sertifikasi terlebih dahulu sebelum memulai proyek pembangunannya.
(Baca: RTRW Proyek Kereta Cepat Rampung, Utang Cina Cair Akhir Bulan Ini)
Luhut khawatir apabila tidak ada sertifikasi teknologi maka akan terjadi pembengkakan biaya kalau ada pergeseran tanah di rute kereta cepat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang meminta sertifikasi teknologi tersebut kepada pihak Tiongkok yang menggarap proyek ini.
"Tadi Menteri PUPR sampaikan (dalam rapat), pergerakan tanah itu perlu teknologi yang baik dari Tiongkok," kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4).
Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) juga telah menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kontrak senilai US$ 4,7 miliar ini diteken bersama tujuh kontraktor yang tergabung dalam High Speed Railway Construction Consortium (HSRCC).
