Kontrak Konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Diteken
Ia menjelaskan, RTRW diperlukan lantaran menjadi basis penetapan lokasi proyek. Setelah ada penetapan lokasi, rute akan dibuat lebih mendetail untuk kepastian lahan yang bakal dibebaskan. (Baca: Tiongkok Ajukan Dua Syarat Pencairan Utang Kereta Cepat)
Revisi RTRW tersebut rencananya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rini mengatakan, dirinya akan segera menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mempercepat prosesnya. "Karena para menteri kan sudah paraf," katanya.
Rini juga menambahkan, CDB meminta dirinya bernegosiasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU). Sebab, masih ada masalah lahan di Halim Perdanakusumah yang akan digunakan untuk membangun terowongan kereta cepat namun belum dibebaskan. "Selain RTRW, penyelesaian lahan AU juga harus rampung," kata Rini.
Setelah kedua syarat itu terpenuhi, Rini mengklaim CDB dapat mencairkan dana yang dijanjikannya tanpa menunggu pembebasan lahan selesai 100 persen. "Selama bisa demikian (penlok tidak berubah) CDB tidak akan masalah," katanya.
Sebelumnya, Wijaya Karya menargetkan pencairan pinjaman CDB untuk proyek kereta cepat dapat dilakukan akhir Februari lalu. Waktunya seiring dengan selesainya beberapa perjanjian antara konsorsium pembangun proyek ini dengan Tiongkok. "Mestinya akhir Februari selesai dan bisa financial closing," Direktur Utama Wika Bintang Perbowo.
Bintang menjelaskan, meski pinjaman dari Tiongkok belum cair, Wijaya Karya sudah melakukan beberapa proses awal konstruksi, seperti tes tanah (soil test) pada 500 titik dari total 2.000 titik yang diuji. Adapun, pendanaan untuk proses awal konstruksi ini masih menggunakan dana Wijaya Karya sebesar Rp 2,4 triliun.
