Jokowi Belum Bisa Teken Aturan Soal Proyek Kereta Cepat

Molornya penyelesaian revisi aturan ini membuat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terhambat. Revisi aturan RTRW nasional ini menjadi salah satu alasan China Development Bank (CDB) belum juga mencairkan utang untuk pembangunan proyek tersebut.

Seperti diketahui, Tiongkok melalui CDB akan membiayai 40 persen proyek ini, dan sisanya dari pihak Indonesia. Sejauh ini, Cina sudah menyerahkan dana Rp 500 miliar. Saat ini masih ada modal yang belum disetorkan pihak Cina sebesar Rp 2 triliun lagi. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan bahwa CDB belum bisa mencairkan pinjaman tersebut sebelum ada kepastian mengenai lahan dan lokasi proyeknya. “Karena RTRW yang menentukan penetapan lokasi itu tidak lagi berubah. Jadi tinggal itu prosesnya,” ujarnya.

(Baca: Tiongkok Ajukan Dua Syarat Pencairan Utang Kereta Cepat)

Rini menjelaskan, RTRW diperlukan lantaran menjadi basis penetapan lokasi proyek. Setelah ada penetapan lokasi, rute akan dibuat lebih mendetail untuk kepastian lahan yang perlu dibebaskan. Revisi RTRW tersebut rencananya akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang harus ditandatangani oleh Presiden.