Bahas Perlindungan Konsumen, Jokowi Singgung Vaksin Palsu

(Baca juga:  Jokowi Tagih Komitmen Investasi Coca Cola Rp 6,7 Triliun)

Ia pun menyebut beberapa contoh, seperti kasus vaksin palsu, makanan kedaluwarsa di pasaran, malapraktik pada layanan kesehatan, keamanan dan kenyamanan transportasi, hingga pembobolan kartu kredit dalam transaksi e-commerce. “Perlindungan konsumen ini sangat terkait dengan kehadiran Negara untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

Apalagi, di pihak lain, Jokowi juga menyoroti kepatuhan produsen terhadap produk Standar Nasional Indonesia hanya 42 persen. “Tentunya angka standar produk yang rendah ini perlu diperbaiki,” katanya.

Sementara itu, untuk mencegah terulangnya peredaran vaksin dan obat-obatan palsu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memasang QR code dalam produk farmasi. Kode matrik ini akan memudahkan masyarakat melacak jalur distribusi obat atau vaksin dari produsen hingga ke tangannya.

(Baca juga:  BPS Catat Industri Farmasi Tumbuh Paling Tinggi di 2016)

“Dari situ masyarakat akan mengetahui apabila suatu produk obat merupakan produk palsu dan berbahaya,” kata Kepala BPOM Penny Lukito.