Pemerintah Tawarkan 8 Proyek Infrastruktur Besar ke Asing
Pemerintah akan menawarkan delapan proyek infrastruktur besar kepada investor asing. Kedelapan proyek itu merupakan bagian dari 350 proyek infrastruktur yang akan dipamerkan pemerintah dalam acara ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum di Jakarta, pada pekan depan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, delapan proyek infrastruktur itu meliputi proyek jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga kereta cepat. Perinciannya, proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kereta Bandara Soekarno - Hatta, Bandara Kertajati, rute kapal Roll On - Roll Off (RoRo) Bitung hingga Davao.
Selain itu, proyek kereta semi cepat Jakarta - Surabaya, proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW), pembangunan jalan tol Yogyakarta hingga Solo, serta pembangunan tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang. (Baca: Serapan Anggaran Baru 58 Persen, Pejabat PUPR Diturunkan ke Lapangan)
Menurut Rosan, pemerintah nantinya akan mempresentasikan delapan proyek tersebut untuk membuka kemungkinan pihak swasta masuk ke dalam proyek infrastruktur. Totalnya, ada 350 proyek infrastruktur yang akan dipamerkan dalam forum yang rencananya akan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 hingga 11 November nanti tersebut.
"Kami ingin pastikan program (pembiayaan infrastruktur) ini berhasil, jadi sebagai contoh nanti delapan dipresentasikan langsung," katanya saat konferensi pers ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (3/11).
(Baca: Pemerintah Siapkan Porsi Besar Dana Infrastruktur untuk Daerah)
Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, hal ini amat positif mengingat pemerintah hanya bisa menanggung 42 persen kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang sebesar Rp 4.800 triliun. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menanggung 22 persen dari total nilai proyek itu.
Alhasil, sisanya sebanyak 36 persen harus ditanggung oleh investor swasta, termasuk investor asing. "Jadi bagaimana swasta dapat memenuhi 36 persen sisanya," kata Bambang. (Baca: Jepang Berpeluang Besar Garap Kereta Cepat Jakarta – Surabaya)
Beberapa skema kerjasama pendanaan diharapkan dapat menarik minat investasi di bidang infrastruktur. Salah satunya adalah Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada skema patungan (joint venture) swasta dengan BUMN.
Dengan begitu, BUMN akan mendapatkan tambahan ekuitas, dan di sisi lain investor swasta dapat meminimalisir risiko pembangunan. "Kami juga akan maksimalkan dana (investasi) jangka panjang yang ada," kata Bambang. Salah satunya adalah dari dana kelolaan dana pensiun.
