Dua Tahun Jokowi, Menteri Agraria: Pembebasan Lahan Mulai Teratasi
Selain dukungan terhadap proyek infrastruktur, Sofyan juga menjelaskan beberapa capaian lain dalam dua tahun pemerintahan di kementeriannya. Beberapa program yang telah terlaksana antara lain program legalisasi aset melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang pada tahun lalu mencapai 912.641 bidang tanah.
Tahun ini targetnya ada 1 juta bidang tanah yang akan mendapat sertifikat baru. Sofyan memastikan percepatan akan terus dilakukan. Tahun depan kementerian ini menargetkan naik lima kali lipat, dengan menerbitkan lima juta sertifikat tanah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan Prona sebenarnya sudah berjalan 35 tahun, tapi hingga saat ini belum juga selesai. Hingga saat ini baru 46 persen tanah yang bersertifikat, belum mencapai setengah dari lahan yang dimiliki masyarakat. “Kami harapkan tahun 2025 seluruh Indonesia sudah pegang sertifikat semuanya," ujarnya.
Sofyan mengatakan jika target ini belum bisa terpenuhi, setidaknya semua tanah tersebut bisa terdaftar di kementeriannya pada 2025. Dengan mendapatkan sertifikat, masyarakat bisa memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan modal. Sertifikat ini bisa dijaminkan ke perbankan untuk kegiatan yang produktif. Dia sempat menyebut total nominal yang bisa diagunkan ke perbankan dari sertifikat yang sudah diterbitkan mencapai Rp 52 triliun.
Capaian kinerja Kementerian ATR/BPN juga telah memberikan kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak. Perolehan pajak penghasilan (PPh) dari transaksi peralihan hak atas tanah pada tahun lalu mencapai Rp 4,5 triliun. Sementara dalam sembilan bulan tahun ini realisasinya sudah mencapai Rp 4,3 triliun.
Selain penerimaan pajak di tingkat pusat, kementerian juga menyumbang pendapatan pajak untuk pemerintah daerah, yakni dari bea perolehan hak atas tanah (BPHTB). Pada tahun lalu, total perolehan BPHTB mencapai Rp 13,8 triliun dan hingga 20 Oktober tahun ini sebesar Rp 9,7 triliun.
