Pemerintah Bahas Masalah Divestasi Saham Freeport Pekan Depan
(Baca: Menteri Rini: Harga Saham Freeport Mengacu Hitungan Menteri ESDM)
Di satu sisi, ada yang menghitung berdasarkan jangka waktu kontrak hingga 2021. Namun, di pihak lain, ada yang menghitung berdasarkan peluang perpanjangan kontrak Freeport hingga 2041. "Tentu nilai (saham yang ditawarkan) menjadi berbeda," katanya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui bahwa pembelian saham Freeport akan mengacu pada perhitungan harga dari Kementerian ESDM. Perhitungan harga versi pemerintah ini merupakan tawaran yang akan diajukan kepada Freeport dalam proses negosiasi. Sebab, pemerintah menilai harga yang diajukan Freeport untuk divestasi 10,64 persen sahamnya senilai US$ 1,7 miliar pada Januari lalu, terlalu mahal.
Di sisi lain, Kementerian BUMN belum bisa melakukan negosiasi pembelian saham tersebut dengan Freeport. Penyebabnya, pemerintah belum memutuskan dan memberi penugasan kepada Kementerian BUMN untuk membeli saham tersebut.
(Baca: Perpanjangan Kontrak Freeport, Jokowi Minta 5 Syarat)
Menurut Sudirman, rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution itu belum mengambil keputusan apapuan. Sebab, keputusannya harus melibatkan kementerian lain, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kita lihat nanti, minggu depan masih akan dibahas," ujarnya.
