Operasi Pasar dan Impor Dikritik Tak Bereskan Soal Harga Pangan

Untuk itu, perlu dibuat peraturan pelaksana Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan pelaksana itu dapat mengakomodsi penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengaturan distribusi barang, dan pengaturan perdagangan antarpulau.

Kedua, memperkuat peran atau kewenangan Bulog. Pemerintah harus memberikan pendanaan yang memadai kepada Bulog karena anggaran Bulog hanya cukup membeli stok 7 persen dari pasokan beras nasional per tahun. Padahal, Bulog minimal membutuhkan cadangan beras 3 juta ton atau 10 persen dari pasokan beras nasional untuk konsumsi.

Kondisi tersebut menyebabkan pengadaan beras Bulog hanya untuk masyarakat miskin. Sedangkan peran Bulog dalam stabilisasi harga masih minim.

Adapun penguatan peran Bulog itu harus terintegrasi dengan kebijakan sektor lain.

Ketiga, intervensi tepat berbasis data yang akurat. Pemerintah perlu membangun basis data yang rinci dan akurat termasuk produksi, konsumsi, stok, dan harga di produsen maupun konsumen.

(Baca: Pemerintah Berdayakan Koperasi untuk Potong Harga Daging Sapi)

Keempat, pembenahan dan pengawasan jalur distribusi. Harus ada kerjasama pemerintah dengan swasta yang membentuk institusi untuk pencegahan penimbunan, dan penegakan hukum bagi pelaku spekulasi dan kartel.

Kelima, membuat dasar hukum yang kuat. Seperti di Malaysia, ada produk hukum yang memuat pengendalian harga dan larangan pengambilan keuntungan berlebih.

Keenam, pembenahan sistem distribusi. Caranya dengan meningkatkan konektivitas fisik antardaerah dari produsen ke konsumen. Lalu, menindak tegas praktik pungutan liar dan membatasi pungutan resmi sepanjang jalur distribusi dari produsen ke konsumen.