Tim Pembangunan Pelabuhan Patimban Segera Terbentuk
Dalam Perpres Percepatan tersebut, Kementerian Perhubungan merupakan penyelenggara utama proyek pelabuhan pengganti pelabuhan serupa di kawasan Cilamaya. Pembiayaannya akan mengandalkan tiga sumber yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD), pinjaman atau hibah dari luar negeri, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan.
Presiden Jokowi menyetujui rencana pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang sebagai pengganti proyek Cilamaya pada saat kunjungannua ke Jepang akhir bulan lalu. Pembahasan mengenai proyek ini dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Jokowi dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G-7 Outreach di Jepang.
“Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) sebagai focal point untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut,” ujar juru bicara Presiden Ari Dwipayana. (Baca: Bappenas: Hanya Jepang yang Tertarik Biayai Pelabuhan Patimban).
Pembahasan ini terkait tawaran Jepang yang menyatakan siap memberi pinjaman dana untuk pembangunan Pelabuhan Patimban. Jepang menawarkan pinjaman ini dengan bunga murah, sebesar 0,01 persen. Adapun kebutuhan dana investasi untuk pembangunan pelabuhan ini mencapai Rp 40 triliun.
Terkait pendanaan ini, Bappenas menyatakan belum ada investor lain yang menyampaikan minatnya. “Hanya Jepang yang menyatakan tertarik. Belum ada negara lain lagi yang tertarik,” kata Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono di kantornya, Jakarta, akhir Maret lalu. (Lihat pula: Sebagian Proyek Infrastruktur Akan Didanai ADB).
