BKPM: Layanan Izin Investasi Terbaik di Sulsel, Siak dan Palembang
Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai macam hal agar perizinan investasi mengalami perbaikan. Salah satu yang telah dilakukan adalah menyatukan 162 regulasi terkait investasi.
(Baca: Perizinan Dialihkan ke BKPM, Peminat Investasi Migas Tinggi)
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan koordinasi dengan segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sulsel. Tujuannya menghilangkan ego sektoral yang kerap terjadi antara dinas dan SKPD lainnya di dalam PTSP. "Ini mungkin salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu berada di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi kami tidak pernah di bawah 7 persen," kata Syahrul.
Di sisi lain, Franky mengungkapkan, masih ada 31 kabupaten yang belum memiliki PTSP untuk mempermudah investasi. Penyebabnya, 31 kabupaten itu berada di daerah sulit terjangkau investasi sehingga tidak dapat membuat PTSP. Selain itu, masih ada empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang belum membuat PTSP.
Franky menjelaskan, secara total dari 561 kabupaten dan kotamadya di Indonesia, sebanyak 526 daerah telah membentuk PTSP. Dari 526 daerah tersebut, 385 merupakan kabupaten, 98 kotamadya, empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lima Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBP). "Yang belum membuat kami harapkan dapat segera membuat," katanya.
(Baca: Dalam 3 Jam di BKPM, Investor akan Kantongi Empat Produk Hukum)
Sekadar informasi, pemerintah berusaha memacu investasi dengan merombak dan melakukan penyederhanaan perizinan melalui BKPM. Mulai dari pelaksanaan sistem online, pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat, layanan izin investasi 3 jam serta kemudahan investasi langsung konstruksi. Layanan izin investasi 3 jam misalnya, telah memangkas proses yang membutuhkan waktu 23 hari hingga hanya membutuhkan waktu 3 jam saat ini.
