Ditugasi Jokowi Garap Tol, HK Minta Modal Rp 12,7 Triliun
Alasan pemakaian PMN dipicu oleh perhitungan keekonomian dari pembangunan infrastruktur tersebut. Menurut Sigit, seluruh ruas Trans Sumatera sebenarnya tidak layak dibangun secara finansial. Sebab, rata-rata volume lalu lintas harian di delapan ruas tersebut hanya enam sampai tujuh ribu kendaraan. “Padahal, syarat feasible-nya suatu tol itu minimal lalu lintas per harinya mencapai 25 ribu kendaraan,” ujarnya.
Soal pembebasan lahan yang kerap bermasalah, Sigit mengatakan HK menyerahkannya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perusahaan lebih berfokus kepada pengerjaan fisik Trans Sumatera. Hingga saat ini, semua konstruksi tiga ruas tol, yakni Medan - Binjai, Bakaueni - Terbanggi Besar, serta Palembang – Indralaya, dikerjakan oleh HK. Adapaun penggarapan ruas Bakauheni - Terbanggi Besar melibatkan Waskita Karya, PTPP, Adhi Karya, dan Wijaya Karya sebagai kontraktor per seksi.
Sekadar informasi, rapat paripurna DPR telah menyetujui pengesahan APBN 2016 tanpa memasukkan anggaran PMN sebesar Rp 40,4 triliun kepada 26 BUMN. Dewan beralasan kebutuhan PMN tersebut terlalu besar dan belum dibutuhkan saat ini. (Baca: Dengan Rp 14 Triliun, Jasa Marga Akan Bereskan Empat Ruas Tol Ini).
Berdasarkan draf RAPBN 2016, penerima PMN terbesar tahun depan diperuntukan bagi PT Perusahaan Listrik Negara sejumlah Rp 10 triliun. Lalu, dari 26 perusahaan pelat merah lain yang memperoleh dana negara ini, tiga BUMN merupakan perusahaan publik yang tercatat di bursa saham. Ketiganya ialah PT Wijaya Karya mendapat Rp 4 triliun, PT PP Rp 2,25 triliun, dan Jasa Marga Rp 1,25 triliun. HK sendiri termasuk BUMN yang meminta suntikan sebesar Rp 3 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ruas Tol Sumatera yang akan terhambat pengerjaannya dengan penundaan PMN adalah ruas Pekanbaru–Kandis – Dumai. “Kalau tidak (dapat PMN) mungkin ruas ini yang akan terganggu pekerjaannya,” kata Basuki beberapa minggu lalu.
Karenanya, dia berharap agar Hutama Karya bisa mendapat PMN tahun depan. Upaya ini akan dilakukan lewat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 pada kuartal pertama 2016. Jika tidak mendapat PMN, pengerjaan sebagian ruas Tol Sumatera tersebut bisa terbengkalai.
