Pengusaha Enggan Beli Vaksin Covid-19 untuk Karyawan
Pemerintah Tambah Jatah Vaksin
Sementara, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membuka kemungkinan penambahan jatah vaksin gratis bagi masyarakat.
Hal ini seiring dengan kemunginan penambahan alokasi vaksin dari semula 107 juta vaksin menjadi 182 juta vaksin. Dari jumlah itu, ia memperkirakan sebanyak 91 juta penduduk mendapatkan vaksin gratis, selebihnya 91 juta masyarakat membayar secara mandiri.
"Ini masih tentatif ya, jadi kemungkinan 50:50," kata dia di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.
Saat ini, ujar dia, pemerintah masih mengkaji alokasi besaran biaya vaksin yang akan ditanggung. Namun, ia sudah mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Joko Widodo saat rapat evaluasi alokasi vaksin yang ditanggung pemerintah.
Untuk pemberian vaksin, Jokowi juga menyampaikan akan diprioritaskan bagi tenaga medis dan tenaga nonmedis yang berjuang di garda terdepan menangani Covid-19. "Selain itu, vaksin juga akan diprioritaskan kepada mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," ujar dia.
Artinya, pemerintah juga tengah mempertimbangkan prioritas pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut mengatakan bagi karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan, berkemungkinan biaya vaksin akan ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja.
"Jadi mandiri itu bukan berarti dia bayar sendiri, tapi ada mandiri yang menjadi tanggung jawab perusahaan," katanya.
