Bulog dan BPS Mengaku Tak Dilibatkan dalam Keputusan Impor Beras
Senada dengan Buwas, Kepala BPS Suhariyanto juga mengaku tidak diajak membahas rencana impor beras. "Jadi saya kaget, Pak Buwas juga kaget," katanya dalam forum yang sama.
Dalam rapat itu, ia sempat menyinggung potensi cuaca buruk yang bisa berdampak pada penurunan produksi. Namun, potensi puso tidak seburuk yang diperkirakan.
Selain itu, harga beras sangat stabil selama dua tahun terakhir. Oleh karenanya, Suhariyanto menilai impor beras belum diperlukan.
Di pihak lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakini, kebijakan impor beras 1 juta ton di 2021 tidak akan menghancurkan harga gabah di tingkat petani. Selain itu, izin impor yang telah dikeluarkan itu belum tentu direalisasikan.
Impor akan tetap dilakukan sesuai kebutuhan. "Bukan berarti kita setujui satu jumlah untuk impor, lalu serta merta harus impor segitu, tidak," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3).
Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. "(Impor) ini bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya," katanya.
Lutfi mengakui bahwa berdasarkan data BPS, produksi beras nasional naik tipis 0,07% menjadi mencapai 31,63 juta di 2020. Kenaikan produksi pun diperkirakan berlanjut di 2021. Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84% dibandingkan produksi pada periode sama di 2020.
Kendati demikian, kata Lutfi, angka produksi tahun ini masih bersifat ramalan. Artinya masih ada kemungkinan naik atau turun, terlebih dengan curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah.
Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan iron stock atau cadangan untuk memastikan pasokan terus terjaga. Penambahan cadangan beras ini yang rencananya akan dipenuhi melalui impor.
Menurut dia, sebagai cadangan, beras impor tersebut tak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, melainkan ketika ada kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.
"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," kata Lutfi.
