Peneliti Ungkap Risiko Perluasan Lahan Sawah untuk Atasi Krisis Pangan
Aditya berharap pemerintah dapat memperkuat produksi pangan dengan mendukung riset dan inovasi, mengadopsi teknologi pertanian, serta meningkatkan kapasitas petani agar lebih produktif, termasuk melalui kerja sama pihak swasta.
CIPS juga merekomendasikan peningkatan produktivitas lahan maupun tenaga kerja melalui penggunaan bibit unggul, peningkatan akses pada pupuk, penanganan serangan hama/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi.
Upaya lain juga dapat dilakukan dengan cara perbaikan teknik budidaya dan perluasan jaringan irigasi, modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.
Senada dengan Aditya, Sekjen Aliansi Pertanian Indonesia (API), Muhammad Nuruddin, mengatakan pencetakan sawah baru akan membutuhkan waktu lama, terutama di atas lahan gambut. Selain itu, tindakan ini belum tentu dapat membantu memenuhi kekurangan stok pangan. Kemudian, karakteristik lahan yang dibuka untuk pertanian juga belum tentu cocok.
Nuruddin menilai, program cetak sawah dengan membuka lahan juga berisiko mengancam ekosistem, dan berdampak pada keseimbangan lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah sebaiknya tidak mengulang kesalahan dengan menciptakan program pencetakan sawah secara masif.
Terkait krisis pangan, sebelumnya Food and Agriculture Organization (FAO), lembaga pangan dan pertanian di bawah PBB, mencatat sekitar 3,1 miliar orang di seluruh dunia tidak mampu membeli makanan sehat. Selain itu, angka kelaparan terus meningkat dan berdampak pada 828 juta orang pada 2021.
Adapun dalam dua tahun terakhir, jumlah orang yang masuk dalam kategori rawan pangan meningkat dari 135 juta (2019) menjadi 193 juta (2021 dan 2022).
FAO juga memprediksi kemungkinan yang lebih buruk, di mana sekitar 970 ribu orang diperkirakan akan hidup dalam kondisi kelaparan di lima negara. Negara tersebut seperti Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan dan Yaman.
