Buruh Kaitkan Isu PHK dengan Aturan Baru Upah, Pengusaha Meradang
Pasalnya, permasalahan PHK ini sangat serius dan dipastikan akan terjadi meskipun formula upah minimum teranyar tidak diberlakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Fakta ini bukan hanya kita saja yang sedang bermasalah. Vietnam, bahkan Cina pun turun juga permintaannya,” ujar Anton kepada Katadata.co.id, Jakarta, Jumat (23/12).
Oleh sebab itu, dia menuturkan, permasalahan PHK ini jangan sampai dianggap remeh. “Ini tuh permasalahan PHK yang serius jangan dipermainkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinann Indonesia Heru Prasetyo sepakat dengan Apindo untuk menolak Permenaker upah minimum 2023. Menurut dia, Permenaker tersebut menambah beban usaha yang saat ini mengalami penurunan permintaan.
“Maka pasti yang akan kami kurangi adalah efisiensi total pekerja kan kaya gitu,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Jakarta, Jumat (23/12).
Dia mengatakan, permintaan pembelian di industri furnitur tahun ini memang mengalami penurunan. Jika Permenaker tersebut diimplementasikan, jelas pengusaha akan memberlakukan PHK di tahun depan.
Menurutnya, dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak pasti seperti saat ini, tidak tepat rasanya jika diberlakukan formulasi pengpahan tersebut. Dia mengatakan, model kenaikan upah seperti itu bisa diterapkan di tahun depan, “Kecuali kami seperti di 2011 yang naik terus, nah itu kami tidak ada problem,” ujar Heru.
Sebelumnya, Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, gelombang PHK akan semakin tinggi tahun depan. Pasalnya permintaan sejumlah barang ekspor semakin turun pada 2023.
Berdasarkan catatan Apindo, industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil atau TPT dan Alas Kaki dihadapkan pada penurunan permintaan pasar global sejak awal semester II-2022. Permintaan tersebut khususnya yang berasal dari negara-negara maju.
