DPR Kritik Rencana Luhut Pakai Tenaga Kerja Asing Jadi Pengawas IKN
Sebelumnya, pemerintah berencana menggunakan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Luhut menyebut rencana itu demi menjaga kualitas infrastruktur ibu kota baru.
Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Investasi IKN itu mengatakan kualitas infrastruktur yang saat ini dibangun menjadi kunci realisasi investasi. Menurut Luhut pengawasan menjadi penting karena minat investasi di IKN sangat besar seperti yang ditunjukkan pengusaha Singapura.
"Karena itu kami terpaksa, dengan segala hormat, pakai para bule untuk menjadi pengawas," kata Luhut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Jumat (9/6).
Persoalan Tanah
Selain soal kualitas tenaga pengawas, Luhut sebelumnya juga mempersoalkan mekanisme pembelian tanah IKN. Ia menilai mekanisme pembelian tanah di IKN masih menjadi penghambat realisasi investasi.
Oleh karena itu, ia telah menugaskan kementerian terkait untuk menentukan harga di IKN dalam waktu dekat. Menurutnya, harga tanah di ibu kota baru akan berubah setiap 6 bulan sekali sesuai dengan progres pembangunannya.
Luhut akan memprioritaskan penawaran investasi pada lahan seluas 6.700 hektar di IKN. Lahan tersebut telah menawarkan peluang tersebut pada 144 pelaku usaha asal Singapura pada Jumat (2/6).
Mantan Komando Detasemen Khusus 81 ini menargetkan penawaran kepada investor asal Singapura habis terkontrak pada 17 Juli 2023. Sedangkan pemerintah akan mengembangkan infrastruktur dasar di lokasi investasi IKN yang lain.
Adapun progres pekerjaan fisik IKN saat ini sudah mencapai 29%. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini 35 dari 75 paket proyek pembangunan IKN tahap pertama telah berjalan. Sementara 40 paket lainnya diharapkan mulai berjalan bulan depan.
