Zulhas Sebut Eropa Bikin Aturan Deforestasi karena Persaingan Dagang
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai industri yang saat ini jadi fokus beberapa negara adalah pertanian. Hal tersebut ditunjukkan dari aturan proteksi yang dilakukan oleh beberapa negara, seperti Uni Eropa dan India.
Ketua Umum PAN yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan perlindungan industri pertanian menjadi akar permasalahan Indonesia dengan beberapa negara di Eropa. Zulhas mencatat sengketa terbaru antara Uni Eropa dan Indonesia adalah Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR.
"Uni Eropa bikin aturan itu untuk melindungi pertanian mereka. Dia punya pertanian bunga matahari dan lain-lain. Dia bikin aturan karena persaingan," kata Zulhas di Hotel Vertu, Senin (11/9).
EUDR akan memperketat pergerakan lima komoditas pertanian dari Indonesia ke Uni Eropa, seperti kopi, cengkeh, lada, kopra, karet, dan minyak sawit mentah.
Selain Uni Eropa, Zulhas menilai negara lain yang sedang memprioritaskan industri pertaniannya adalah India.
Zulhas menyampaikan hal tersebut terlihat dari penghentian ekspor beras dan gula oleh India belum lama ini.
Zulhas mencatat India saat ini kelebihan produksi beras sepanjang 2023 hingga 1,4 juta ton. Sementara itu, surplus gula di Negeri Bollywood sebanyak 20 juta ton.
Dia menjelaskan sebagian negara memprioritaskan hasil produksi pertaniannya lantaran menyangkut hidup banyak orang.
Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk mengimpor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/9).
Jokowi dan Hun Manet membahas soal kerja sama ketahanan pangan melalui dukungan penyediaan infrastruktur dan pasokan pupuk. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal rencana pemerintah untuk membeli beras sebesar 250.000 ton dari Kamboja.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu, pejabat negara lainnya seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga hadir dalam pertemuan tersebut.
"Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras sekitar 250.000 ton per tahun," kata Jokowi.
