Alas Kaki dan Garmen RI Terancam Kenaikan Tarif Impor AS Usai Trump Dilantik
Ringkasan
- Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan Peraturan Nomor 1-N tentang aturan baru terkait pembatalan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting) saham serta Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), menggantikan peraturan sebelumnya untuk menyinkronkan dan menyederhanakan proses tersebut berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021.
- Perubahan baru termasuk penghapusan kewajiban mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk voluntary delisting dan penyesuaian prosedur delisting yang diprakarsai oleh Bursa atau atas perintah OJK, dengan menekankan pada peningkatan transparansi dan perlindungan investor.
- Ketentuan delisting mencakup alasan seperti kondisi negatif yang signifikan terhadap kelangsungan usaha, kegagalan memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa, dan suspensi efek terlalu lama, sedangkan relisting saham kini disederhanakan untuk memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam peraturan terbaru, bertujuan untuk meningkatkan kejelasan bagi investor tentang masa depan perusahaan yang sahamnya telah disuspensi.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berencana membangun kerja sama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat (AS). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan tarif impor dari Indonesia ke AS usai pelantikan Donald Trump.
Airlangga menyampaikan beberapa komoditas yang terancam lonjakan tarif pasca pelantikan Trump adalah alas kaki dan pakaian jadi atau garmen. Sementara itu, produk yang sama asal Vietnam tidak terkena tarif sama sekali karena sudah memiliki perjanjian bilateral.
Dia menyampaikan perjanjian bilateral tersebut telah menguntungkan Vietnam lantaran dapat meniadakan tarif untuk produk asal negara tersebut ke Amerika Serikat. Airlangga menilai salah satu bentuk perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah perjanjian perdagangan bebas atau FTA.
"Kami sudah meminta agar ada kerja sama ekonomi bilateral agar tarif produk lokal ke Amerika Serikat bisa kami turunkan," kata Airlangga dalam IBC Business Competitiveness Outlook 2025, Senin (13/1).
Sejauh ini, mitigasi yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi ancaman lonjakan tarif adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA dengan Kanada. Negara tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk produk lokal ke Amerika Serikat, lantaran produk asal Kanada tidak dikenakan tarif untuk masuk ke Negeri Paman Sam.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai ICA CEPA dapat menghindari kebijakan-kebijakan yang menghambat proses ekspor ke negara-negara di Amerika Utara. Pasalnya, Kanada dapat menjadi pintu masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat.
Selain itu, Budi mengatakan ICA-CEPA dapat menggenjot ekspor minyak sawit mentah atau CPO langsung ke Kanada. Sejauh ini, Kanada memasok CPO dari tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Namun Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya menilai CEPA antara Indonesia dan Kanada bukan strategi jitu dalam mengatasi perang dagang dengan Amerika Serikat. Sebab, Trump akan menetapkan tarif impor yang tinggi untuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan tinggi dengan AS, termasuk Kanada.
Dengan adanya moto America First yang diusung Trump, Perry menilai presiden tersebut tidak percaya dengan perjanjian multilateral. Ia hanya ingin melakukan perjanjian bilateral dengan negara tertentu yang dinilai menguntungkan mereka.
Amerika juga tengah mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Menurut Perry, tidak masalah bila Indonesia masih mengimpor dari Amerika Serikat, asal jumlah ekspornya lebih tinggi.
“Meskipun nettonya ada satu miliar, tapi ekonomi kita naik. Itu taktik yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
