Ratusan Ribu Petani India Demonstrasi Memprotes UU Pertanian
Pada akhir November, petani mulai menggelar aksi protes dengan membangun tenda di jalanan New Delhi, memenuhi jalanan dengan traktor, serta melakukan aksi mogok makan. Pada 30 Januari aksi protes di New Delhi berakhir ricuh dan menewaskan satu orang demonstran. Mahkamah Agung kemudian menghentikan sementara pemberlakuan UU menyusul terjadinya protes.
UU Pertanian India terdiri dari tiga hal yakni Perdagangan dan Industri Produksi Pertanian (Promosi dan Fasilitas), Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan), serta Persetujuan Jaminan Harga, Layanan Pertanian serta Komoditas Penting.
Salah satu isu dalam pemberlakuan UU Pertanian itu adalah apakah pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Dukungan Minimum Harga (MSP). Menteri India Narendra Singh Tomar mengatakan pemerintah masih akan mempertahankan mekanisme mandi dan Dukungan Harga Minimum, serta memberikan perlindungan yang memadai mengenai kepemilikan tanah.
Namun, petani meyakini kebijakan tersebut akan sulit dilakukan jika sudah ada keterlibatan swasta. Sebagai informasi, mandi merupakan pasar produk pertanian India di mana harganya tunduk pada pemerintah.
Mandi dijalankan oleh sebuah komite yang terdiri dari petani, pemilik tanah, pedagang, broker, hingga pelaku bisnis transportasi dan gudang. hampir 90% petani India menjual produknya lewat mandi karena memberikan kepastian harga.
Petani menilai UU Pertanian hanya akan menguntungkan pengusaha ritel dan swasta yang besar karena kini mereka diizinkan untuk membeli produk pertanian secara langsung di luar grosir yang diatur pemerintah. UU itu juga mengizinkan pembeli swasta menimbun komoditas penting untuk penjualan di pasar future, di mana ini hal tersebut sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Petani juga mengkhawatirkan UU itu akan mendorong perusahaan untuk menentukan aturan dalam kontrak pertanian guna mendapatkan produk sesuai kriteria spesifik mereka. Mereka khawatir jika petani tidak bisa mendapatkan kesepakatan harga dengan pembeli swasta, mereka tidak bisa kembali ke mandi dan tidak menggunakan mandi sebagai posisi tawar.
"Ini adalah jaminan kematian bagi petani kecil dan marginal. UU ini bertujuan merusak sistem dengan memgizinkan perusahaan raksasa mengambilalih sektor pertanian," kata Sukhdev Singh Kokri seperti dilansir BBC.
Meskipun lebih dari setengah penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tetapi mayoritas mereka adalah petani kecil dan marjinal. Sebanyak 68% dari mereka hanya memiliki sawah kurang dari satu hektar dan hanya 6% yang sebenarnya memiliki harga terjamin untuk panen mereka.
Produktivitas yang rendah, persoalan kepemilikan tanah, kurangnya infrastruktur gudang penyimpanan, serta hutang yang terus menumpuk juga menjadi alasan mengapa petani sangat mengkhawatirkan berlakunya UU Pertanian.
Selama ini, persoalan gagal panen sudah meningkatkan angka bunuh diri di India karena banyak petani yang tidak mampu membayar utang karena mereka mengalami gagal panen. Mereka menyalahkan pemerintah yang gagal memenuhi janjinya untuk memastikan mereka mendapatkan pendapatan 1,5 kali dari ongkos produksi.
