Deklarasi KTT G2O India Serukan Perdamaian atas Perang Rusia Ukraina
Invasi Rusia di Ukraina pada 2022 telah merenggut puluhan ribu nyawa manusia, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan menimbulkan gejolak ekonomi di seluruh dunia. Moskow membantah melakukan kekejaman selama konflik yang disebutnya sebagai operasi khusus untuk demiliterisasi Ukraina.
Deklarasi tersebut juga menyerukan penerapan prakarsa Laut Hitam untuk mengamankan pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia. Moskow menarik diri dari perjanjian tersebut Juli silam karena apa yang dianggapnya kegagalan memenuhi tuntutannya untuk menerapkan perjanjian sejalan, yang meringankan aturan ekspor pangan dan pupuk Rusia.
Cina Dukung Hasil KTT
Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengatakan Pemerintah Cina yang menjadi sekutu utama Rusia, mendukung hasil KTT G20 ini. "Perbedaan sudut pandang dan kepentingan memang terjadi, namun kami mampu menemukan titik temu dalam semua isu," kata dia dalam konferensi pers.
Perbedaan pandangan mengenai perang telah menghalangi tercapainya kesepakatan bahkan pada satu komunike dalam pertemuan tingkat menteri selama India mengetuai G20 tahun ini.
Sherpa India, perwakilan negara dalam G20, mengatakan negara tuan rumah bekerja sangat erat dengan Brazil, Afrika Selatan dan Indonesia untuk menghasilkan konsensus mengenai bahasa perang di Ukraina dalam dokumen KTT itu.
Deklarasi tersebut juga menyatakan kelompok tersebut setuju mengatasi kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan cara yang efektif, menyeluruh dan sistematis, namun tidak membuat rencana aksi baru.
Selain itu, negara-negara berjanji memperkuat dan mereformasi bank-bank pembangunan multilateral, di samping menerima proposal regulasi lebih ketat untuk mata uang kripto.
Negara G20 juga sepakat bahwa dunia memerlukan pendanaan berbiaya rendah senilai total 4 triliun dolar AS setiap tahun untuk transisi energi, dengan porsi besar energi terbarukan dalam bauran energi primer.
Deklarasi G20 ini menyerukan percepatan upaya menuju penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara, namun menyatakan hal ini harus dilakukan sejalan dengan keadaan nasional dan mengakui perlunya dukungan menuju transisi yang adil.
