Menjaga Hak Karyawan Ramayana dan 1,2 Juta Korban PHK Imbas Covid-19

Kedua, bagi pekerja/buruh yang menjadi suspect Covid-19 dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi. Ketiga, bagi buruh yang positif Covid-19 dan tidak dapat masuk kerja dengan dibuktikan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Keempat, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna mencegah dan menanggulangi Covid-19 sehingga sebagian atau seluruh buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan buruh.

Menaker Ida pun meminta kepada pengusaha agar tidak gampang merumahkan dan memutus hubungan kerja pekerja/buruh selama pandemi Covid-19 berlangsung. Ia meminta pengusaha mencari cara lain, seperti pembagian jam kerja, pengurangan jam lembur serta meliburkan secara bergiliran demi memangkas ongkos produksi.

Jika terpaksa tetap PHK, Ida meminta kepada perusahaan untuk membayarkan hak buruh terdampak.

(Baca: Sri Mulyani Andalkan Pandemic Bond untuk Cegah UMKM PHK Karyawan)

Hak Buruh Jika Terkena PHK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak pekerja/buruh jika terkena PHK  termuat dalam Pasal 61 untuk pekerja kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pasal 156 untuk pekerja tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).

Hak buruh kontrak berdasar Pasal 61 ayat (1) jika terkena PHK adalah mendapat ganti rugi dari perusahaan sebesar upah dalam kontrak sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sementara hak buruh tetap berdasarkan Pasal 156 ayat (1) adalah mendapat uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah.
2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun mendapat 2 bulan upah.
3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun mendapat 3 bulan upah.
4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun mendapat 4 bulan upah.
5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun mendapat 5 bulan upah.
6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun mendapat 6 bulan upah.
7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun mendapat 7 bulan upah.
8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun mendapat 8 bulan upah.
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun mendapat 9 bulan upah.

Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah.
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun mendapat 3 bulan upah.
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun mendapat 4 bulan upah.
4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun mendapat 5 bulan upah.
5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun mendapt 6 bulan upah.
6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tapi kurang dari 21 tahun mendapat 7 bulan upah.
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tapi kurang dari 24 tahun mendapat 8 bulan upah.
8. Masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat 10 bulan upah.

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima kerja.
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama.

Jika penghargaan yang dimaksud adalah bonus pekerjaan yang telah dijanjikan, maka sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf (d) Juncto Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan seorang buruh berhak mendapatkannya.

(Baca: Pemerintah Bantu Pengusaha Lewat Surat Utang, Syaratnya Tak ada PHK)