100 Hari Pemerintahan, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, Ma’ruf Rendah

Image title
16 Februari 2020, 18:06
Politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri (kiri) memberi paparan didampingi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lidya Hanifa (tengah) dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kanan) dalam rilis survei kinerja evaluasi 100 hari peme
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri (kiri) memberi paparan didampingi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lidya Hanifa (tengah) dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kanan) dalam rilis survei kinerja evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin di Jakarta, Minggu (16/02/2020). Dalam rilisnya, masyarakat yang mengaku puas dengan 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 70,1 persen sedangkan yang tidak puas 27,4 persen.

Bagaimanapun, Indobarometer mencatat ada tiga masalah penting yang membuat masyarakat resah. “Ketika ditanya isu yang menjadi masalah di periode Jokowi, ekonomi, pengangguran, dan harga mahal," ujar Qodari.

Ia merinci, masalah perekonomian secara umum dikeluhkan sebanyak 32,1% responden. Kedua, masalah lapangan pekerjaan yang menjadi perhatian 15,8% responden. Kemudian, masalah harga bahan pokok yang dikeluhkan 11,3% responden. 

Indobarometer melakukan survei di seluruh provinsi dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Waktu pengumpulan data dilakukan pada 9 sampai 15 Januari 2020 dengan melakukan wawancara dan kuisioner. 

Politisi PDIP Rokhmin Dahuri mengatakan sejauh ini kebijakan yang diluncurkan Jokowi sudah tepat. "Kami sangat beruntung kepuasan publik 70,1%. Dengan gabungnya Partai Gerindra bisa tambah kepuasan publik," ujarnya.

(Baca: Sertifikasi 15 Ribu Bidang Tanah Milik Negara, Terbanyak di Kalimantan)

Di sisi lain, politisi PKS yang merupakan oposisi Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, tingkat kepuasan publik tergantung juga pada literasi masyarakat. Meskipun kepuasan publik sampai 70,1%, namun ia menilai masih banyak persoalan yang belum diselesaikan di era Jokowi ini. 

"Kalau kebijakan ekonomi yang didorong mestinya investasi dan ekspor. Tapi kan masih banyak impor. Ada juga potensi penurunan daya beli dengan kasus kenaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan)," tuturnya. 

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...