Kementerian ESDM, Kemendagri, dan Kepolisian Awasi Distribusi BBM
(Baca: BPH Migas Proyeksi Solar Subsidi Kelebihan Kuota 700 Ribu KL pada 2020)
Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menambahkan, sinergi antar intansi ini bukan bagian dari pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan migas. Gubenur dan Kepala daerah tetap memiliki peran yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan layanan kepada masyarat termasuk penyaluran BBM.
Upaya lain yang ditempuh Kementerian ESDM yaitu menugaskan Pertamina memasang teknologi IT pada setiap nozzle guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) dan non-PSO. Di samping itu, Kementerian ESDM juga membuat Posko Nasional ESDM yang berlokasi di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Arifin berharap BPH Migas terus membangun kemitraan yang strategis dengan Kementerian Dalam Negeri, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sehingga pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM lebih ditekankan pada aspek pre-emtif dan preventif.
Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah pimpinan daerah, seperti Gubernur Gorontalo, Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Sulawesi Barat, Gubenur Kalimantan Tengah serta para anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Daerah.
(Baca: Kementerian ESDM Respons Dampak Konflik AS-Iran terhadap Harga BBM)
